Sukses

Sejumlah Nama Kontroversial di Pengurus Golkar Pimpinan Setnov

Sigit Haryo Wibisono ditempatkan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa III. Sigit pernah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun.

Liputan6.com, Jakarta - Nama-nama kader Golkar yang sempat membuat heboh publik terpilih menjadi pengurus partai beringin di bawah kepemimpinan Setya Novanto  atau Setnov.

Beberapa sosok kontroversial yang masuk kepengurusan Golkar periode 2014-2019, di antaranya Fahd El Fouz Arafiq dan Sigit Haryo Wibisono. Fahd, yang pernah mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi Alquran, didapuk sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga.

Sedangkan Sigit Haryo Wibisono ditempatkan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa III. Sigit pernah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, Dirut PT Putra Rajawali, dan baru saja bebas pada 6 September 2015 lalu.

Nama-nama bermasalah itu diketahui setelah Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid membacakan 247 nama pengurus DPP Golkar hari ini, Senin (30/5/2016), di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Selain dua nama di atas, nama bermasalah lain yang duduk di kepengurusan DPP Golkar yakni Ahmad Hidayat Mus. Mantan Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Sanana di Sula ini diangkat sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu II.

Total dari 247 nama pengurus Golkar yang baru, 119 orang di antaranya merupakan pengurus harian. Sisanya masuk dalam Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.

"Ketua umum mengakomodir semua perwakilan kader Golkar‎, itu sesuai munaslub meskipun berkurang dari total yang diajukan," ujar Nurdin.

‎"Berkurang 121 dari kepengurusan lalu. Tetap ramping walau belum ideal. Karena ketum ingin ini harus rekonsiliatif," lanjut Nurdin.

Kendati banyak yang mengkritik kepengurusan semacam ini, mantan calon Ketua Umum Golkar Aziz Syamsuddin tak mempermasalahkan dan menyerahkan kepengurusan Partai Golkar kepada tim formatur.

"Itu kewenangan formatur. Dari saya sendiri no comment. Secara aturan tidak dilarang, silakan formatur itu pertimbangan yang seperti apa," ungkap Aziz di Jakarta, Minggu 29 Mei 2016.

Menanggapi kontroversi ini, Setnov memastikan telah memilih kepengurusan secara hati-hati. Bahkan, ia telah mendengar berbagai masukan untuk jajaran pembantunya di partai beringin tersebut.

"Pengurus telah disusun secara teliti, hati-hati, dengan masukan dari segala variabel yang ada. Saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa menjalankan tugas dengan baik, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata Setnov di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5/2016).

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.