Sukses

JK: Masih Ada PNS Daerah Gunakan Komputer sebagai Mesin Tik

Untuk menguasai teknologi dan mengaplikasikannya ke sistem pemerintahan perlu inovasi. Tanpa itu maka daerah akan ketinggalan.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk siap menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Mengingat banyak daerah yang belum maksimal menggunakan teknologi.

"Ada daerah yang manfaatkan komputer hanya sebagai mesin ketik. Itu akan ketinggalan dengan daerah yang gunakan sebagai sistem komunikasi dan perhubungan," ungkap JK saat Rakornas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 26 mei 2016.

Untuk menguasai teknologi dan mengaplikasikannya ke sistem pemerintahan perlu inovasi. "Daerah harus lebih inovatif. Semua membutuhkan keahlian, skill dan juga kecermatan yang baik. Tanpa itu maka daerah akan ketinggalan," tegas JK.

Apalagi, menurut Wapres, di masa depan bukan jumlah aparat atau PNS lagi yang akan menjadi pertimbangan, melainkan inovasi dari para PNS sehingga bisa meningkatkan daya saing.

"Bukan aparat yang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan tapi produktivitas yang tinggi dari masyarakat yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat," ujar JK.

Pola Kerja PNS

Di lain sisi, Wapres juga menilai PNS saat ini sudah mengalami banyak perubahan. Perubahan ini tak bisa dipungkiri seiring dengan perkembangan zaman. Menurut JK, setidaknya ada tiga faktor yang mengubah pola kerja PNS saat ini. Pertama, sistem pemerintahan yang berubah dari sentralisasi ke otomoni.

Otonomi mengubah pola PNS dari nasional menjadi sangat kedaerahan. Pejabat di daerah tidak bisa serta merta pindah ke daerah lainnya. Karena itu pula, instruksi pusat hampir tak ada. Para aparatur negara dituntut kreatif dalam mengembangkan daerah mereka.

Kedua adalah teknologi. Perkembangan teknologi mengubah hampir semua sistem kepemerintahan yang ada. Dengan adanya teknologi sudah tak perlu lagi datang ke kantor untuk sekadar mengisi formulir pendaftaran dan berhadapan langsung dengan staf pemerintahan, berganti dengan e-government dan smart city.

"Semua itu mempercepat dan mempersingkat layanan kepada masyarakat sehingga PNS tidak perlu selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. Tapi bisa terjadi langsung dengan teknologi yang baik itu. Semua itu menyebabkan sesuatu yang diperbaiki," jelas JK.

Persaingan baik internal aparatur maupun eksternal setiap daerah juga sangat terasa saat ini. Daerah yang tak bisa bersaing tentu akan ditinggal investor.

"Kalau daerah tidak efisien, orang berusaha di daerah lain. Kalau di sini tarif terlalu mahal, orang pindah ke daerah yang lebih murah. Kalau di sini layanan kurang, pengusaha menginvestasi di daerah yang layanannya baik," pungkas JK.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini