Jebakan Oligarkis Partai Golkar

Nico Harjanto

Puncak politik di Partai Golkar usai setelah Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum baru untuk periode lima tahun mendatang. Sebagai partai yang paling berpengalaman dalam politik, Golkar sayangnya tidak mampu menyumbangkan inovasi politik yang dapat membangkitkan kembali kejayaannya ke depan. Justru yang tampak adalah dominannya pragmatisme di kalangan pengurus, saat politik transaksional menjadi norma baku. Tidak membeli suara maka tidak akan mendapat suara juga.

Ironis, bahwa dari ratusan politisi nasional dan lokal yang memiliki mandat untuk memberikan suara, tidak ada satu pun yang memberikan apresiasi pada visi dan misi dari kandidat yunior yang notabene kader potensial partai. Ini makin menyadarkan kita, betapa benarnya Kenneth Arrow dengan general impossibility theorem-nya, bahwa individu-individu rasional akan sangat susah menjaga nalar sehatnya ketika mereka berinteraksi dalam kelompok. Alangkah janggalnya, jika tidak karena daulat uang, tidak ada kesadaran kolektif sedikit pun di antara pengurus yang hadir untuk memilih berdasarkan pertimbangan non-material. Tentu sebagai politisi mereka tidak mau membuang percuma suaranya, namun kepentingan jangka panjang partai seharusnya ada yang membela.

Memberikan suara untuk kandidat yang hanya bermodal visi dan misi bukanlah tindakan percuma karena akan memberikan sinyal yang bagus kepada para konstituen Golkar dan pemilih pada umumnya bahwa masih ada pengurus yang altruistik dan bijak. Ini juga dapat memberikan pembelajaran bagi partai-partai lain bahwa pragmatisme tidak semestinya menjadi panglima dalam politik. Parahnya, Aburizal tidak juga menyadari kesalahan kolektif ini dan malah menyuburkannya dengan memasukkan paksa orang-orangnya ke dalam struktur kepengurusan Golkar. Ini tentu akan makin mempertajam karakter pragmatisme di Golkar.

Dari sini, tampak sekali bahwa Partai Golkar tidak akan mengambil posisi di luar pemerintahan. Pragmatisme kekuasaan akan membuatnya merapat ke Presiden SBY demi beberapa jabatan dan konsesi politik. Ini nantinya akan berlaku untuk semua tingkatan, sehingga dapat diduga politik ke depan akan makin harmonious, karena oposisi efektif yang mampu menciptakan dissonant politics tidak ada. Jika ini terjadi, maka sebenarnya Golkar telah menggadaikan masa depan elektoralnya demi sejumput kekuasaan sesaat.

Jika pragmatisme telah menjadi norma, Partai Golkar tidak akan mungkin bisa berkembang atau menang lagi. Daulat uang menyebabkan kebutuhan finansial bagi partai menjadi sangat besar karena kerja kolektif partai tidak lagi digerakkan oleh semangat berkarya namun lebih karena dana. Tanpa adanya dana, maka hampir dapat dipastikan Partai Golkar di banyak daerah akan melakukan hibernasi politik sampai nanti menjelang pemilu 2014. Investasi elektoral tidak dilakukan dengan kerja-kerja politik yang tekun sejak sekarang, tetapi tergantung pasokan dana dari pengurus pusat yang dipimpin oleh salah seorang terkaya di negara kita.

Salah satu kesalahan klasik partai-partai yang dulunya dominan dan kemudian terancam survival-nya, seperti PRI di Meksiko, Peronist di Argentina, maupun reinkarnasi atau sempalan partai komunis di beberapa negara Eropa Timur adalah ketidakmampuannya untuk keluar dari oligarchical traps. Karena menguatnya pragmatisme daulat uang yang tidak didukung dengan pelembagaan pendanaan mandiri oleh anggota dan simpatisannya, partai-partai tersebut menjadi tergantung pada para oligarch maupun financiers untuk menjamin berjalannya roda kegiatan partai. Pada akhirnya, partai-partai tersebut menjadi pelindung kepentingan bisnis atau bahkan sekadar alat politik dari kaum berduit tersebut. Partai-partai tersebut tidak berhasil mengkapitalisasi berbagai usable pasts yang dimiliki secara kelembagaan maupun portable skills yang dimiliki para politisinya.

Golkar ke depan sangat mungkin mengalami nasib yang sama karena kepemimpinan sekarang ini bermula dari dan beroperasi dalam pragmatisme yang kental. Sebagai partai, Munas kemarin juga tidak menghasilkan inovasi yang menyegarkan bagi kehidupan kepartaian. Sungguh akan berbeda jika Golkar mampu mengadakan pemilihan ketua umumnya melalui pemilihan terbuka atau bahkan melibatkan sebanyak mungkin anggota resminya sehingga tidak ada lagi "secret garden of politics" di dalam proses pemilihan pimpinan maupun kandidat lain nantinya dan menata ulang organisasi supaya kompatibel dengan kecenderungan sistem dan politik elektoral maupun karakter desentralisasi. Golkar hanya akan besar jika mampu menunjukkan kelasnya sebagai partai garda depan dalam inovasi politik, bukan karena menghamba pada kekuasaan atau uang.

Nico Harjanto sedang menyelesaikan studi doktoral dengan disertasi tentang Partai Golkar di Northern Illinois University, AS.