Gerogoti Pasar Dalam Negeri, Jokowi Serukan Perangi Penyelundup

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai masalah penyelundupan barang masih banyak terjadi di Indonesia. Dia menilai hal ini mengganggu pasar dalam negeri dan melemahkan daya saing di masyarakat.

"Terutama daya saing terhadap produk sejenis yang diproduksi dalam negeri dan lebih parah lagi ini bisa mematikan industri nasional kita," ujar saat memimpin rapat terbatas tentang penyelundupan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Awalnya, presiden menyampaikan Indonesia sangat rawan terhadap penyelundupan barang sebagai negara kepulauan. Barang yang diselundupkan itu berupa produk-produk pertanian, barang industri, daging, perikanan, elektronika dan juga hal yang berkaitan dengan illegal fishing, serta penyeludupan narkoba.

"Hal ini merupakan masalah yang besar, yang sangat besar, yang harus segera kita atasi," ucap Jokowi.

Untuk itu Jokowi meminta langkah-langkah konkrit harus segera dilakukan untuk mengatasi aksi penyeludupan ini. "Kepala Bakamla yang baru agar memiliki peran yang sangat strategis untuk memerangi penyeludupan ini dan saya juga perintahkan agar peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI itu juga menginstruksikan TNI/Polri untuk meningkatkan patroli dan operasi bersama-sama, termasuk dengan negara tetangga. Aparat, lanjut dia, harus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan, khususnya melalui pelabuhan kecil dan ilegal bisa dicegah.

"Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain yang menjadi backing. Tidak ada ampun," ucap Jokowi.

Dia pun tidak mau lagi melihat atau mendengar 'kongkalikong' dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas dan kuota impor.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Muda Arie Soedewo, Kepala BIN Sutiyoso dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.