Arab Saudi Diminta Setop Pikirkan Ekonomi Penyelenggaraan Haji

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi diminta untuk tidak membuat kebijakan dalam penyelenggaraan haji yang berorientasi pada keuntungan semata. Hal ini menyikapi kebijakan Saudi yang menambah daya tampung jemaah di Masjidil Haram.

"Kita tahu Masjidil Haram dirombak untuk meningkatkan kapasitas. Itu kita terima, tapi kita minta agar pertimbangan komersial dan ekonomi dihapus," kata Katib Am PBNU Yahya Cholil Staquf, di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

"Ini ibadah. Kita tuntut agar tidak ngoyo meningkatkan kapasitas tampung atas jemaah haji," tambah dia.

Menurut Yahya, saat ini Saudi ‎sedang dalam kondisi ketakutan karena sumber daya minyak yang dimiliki dalam waktu dekat akan habis. Dengan demikian, sumber pemasukan nantinya hanya berasal dari penyelenggaraan haji semata.

"Kita tahu ada proyeksi Saudi tidak sekaya lalu‎, karena sumber daya minyak bisa habis dan nanti hanya makan dari Kabah," tutur dia.

"Tiba waktunya Saudi jadi negara melarat, ya nanti dunia Islam urunan, enggak masalah. Ini adalah soal jaminan keselamatan dan ketenteraman dalam ibadah itu," tegas Yahya.

Hinaan Arab Saudi

Sekjen PBNU Helmy Faizal Zaini mengatakan, ‎Arab Saudi tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, melainkan juga telah menghina pandangan Islam Indonesia.

"‎Mereka punya pandangan ziarah kubur dianggap musryik. Mereka pandang kebenaran milik mereka, padahal kita juga belajar agama. Ini penghinaan Arab Saudi terhadap pandangan kita," tegas Helmy.

Helmy menjelaskan, pemerintah Arab Saudi melakukan pembangunan dengan menghancurkan Makam S‎ayyid Imam Uradhi ibn Jafar As-Shiddiq pada 2002 yang diledakkan dengan menggunakan dinamit.

Kemudian, Rumah Sayyidah Khadijah dijadikan toilet umum dan Masjid Kompleks Hamzah Abdul Mutholib dibuldozer pada 1998.

"Sampai 2011 tercatat‎ kurang lebih 400 situs bersejarah umat Islam dihancurkan," tandas Helmy. (Ron/Nda)*