Sukses

Demo Harkitnas, Mahasiswa Banten Bentrok dengan Polisi

Mahasiswa meminta Jokowi jangan sampai melupakan Nawacita, Trisakti, dan Revolusi Mental yang selalu digaungkan olehnya.

Liputan6.com, Serang - Pihak kepolisian mendorong mundur dan sempat terjadi baku hantam dengan 300 mahasiswa asal IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (SMHB) yang memblokir perempatan Ciceri, Kota Serang, karena menuntut Jokowi-JK melakukan nasionalisasi aset.

"Kita menuntut nasionalisasi aset, berantas mafia migas, tingkatkan mutu pendidikan bangsa, awasi kebijakan program pemerintah, dan stabilkan perekonomian nasional," kata Humas mahasiswa IAIN SMHB, Ahi Hakim, di sela-sela aksinya, di Kota Serang, Rabu (20/5/2015).

Aktifis dari Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) Cabang Provinsi Banten bersama ratusan mahasiswa IAIN ini membuat lingkaran besar di perempatan Ciceri, Kota Serang, yang merupakan akses utama penghubung antara Kota Cilegon menuju Kota Serang, Tangerang, dan Jakarta.

Akibatnya, jalanan pun sempat lumpuh beberapa saat yang mengakibatkan aparat kepolisian mengalihkan arus lalu lintas. "Kita mendorong pemerintah menciptakan kebijakan dalam hal apapun yang pro dan menyejahterakan Rakyat," terangnya.

Aparat kepolisian bermotor dan membawa gas air mata beserta tamengnya ini, mendorong ratusan mahasiswa tersebut hingga ke dalam kampus IAIN SMHB yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi demonstrasi.

Mahasiswa meminta Jokowi jangan sampai melupakan Nawacita, Trisakti, dan Revolusi Mental yang selalu digaungkan olehnya.

Karena, jika hal tersebut dilupakan, berarti Jokowi-JK telah mengakhiri mimpi 250 juta masyarakat Indonesia untuk sejahtera. "Namun dalam kenyataannya, mimpi dan rakyat sirna termakan janji yang tak kunjung ditepati dan tersimpan rapi di dalam laci kabinet Jokowi-JK," tegasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Demonstran Bertopeng

Di Malang, hilir mudik para demonstran bergantian mendatangi gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Sedikitnya sudah ada 3 gelombang massa berbeda yang mendatangi kantor wakil rakyat itu untuk menyuarakan aspirasinya sejak pagi hingga siang, Rabu (20/5/2015) ini.
 
Aksi pertama dilakukan kelompok Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) Kota Malang. Belasan mahasiswa itu terkonsentrasi di depan gerbang gedung DPRD. Mereka berorasi dan berdialog dengan anggota dewan yang menemui.
 
Tak terlalu jauh masih di depan gedung dewan, puluhan aktifis Koalisi Masyarakat Malang Anti Korupsi (KOMMAK) juga menggelar aksi. Selain mengenakan payung hitam dan topeng wajah Jokowi dan Jusuf Kalla, sejumlah massa KOMMAK juga mengenakan topeng sejumlah tokoh seperti Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Wakapolri Budi Gunawan hingga Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso.

Demo mahasiswa di Malang (Liputan6.com/Zainul Arifin)
 
Selesai kedua kelompok berbeda itu menggelar unjuk rasa, giliran puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Malang mendatangi gedung dewan. Selain berorasi, massa HMI memilih mengaji di depan pintu gerbang gedung dewan.
 
Praktis aksi yang dilakukan secara bergantian oleh ketiga kelompok massa itu membuat petugas kepolisian lebih santai dalam berjaga. “Kalau aksinya seperti hari ini, tak bikin macet jalan dan tak anarkis kan enak,” celetuk seorang petugas kepolisian.
 
Sementara itu, KOMMAK dalam aksi menyerukan sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Mereka menilai sejak awal 2015 hingga penghujung Mei ini masih banyak kebijakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
 
"Lima bulan sudah tahun 2015 ini berjalan, tapi masih saja banyak keresahan-keresahan masyarakat akibat ketidaktegasan Presiden Jokowi," kata juru bicara aksi, Dzikirullah.

Dalam aksi tersebut, KOMMAK menyerukan sejumlah tuntutan. Di antaranya, menuntut pembentukan tim panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berintegritas dan dihentikannya kriminalisasi terhadap komisioner KPK. 

KOMMAK juga menuntut menangkap mafia migas, menuntut hingga tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa lalu, serta menghentikan upaya perusakan lingkungan oleh pemodal. "Kami juga menolak intervensi oligarki di sekitar presiden. Buang oligarki itu agar tak mengganggu kinerja presiden," tutur Dzikirullah. (Yus)







* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini