Jokowi Diminta Manfaatkan Situasi KIH-KMP yang Akur karena BG

Liputan6.com, Jakarta - Pada masa awal jabatan, 2 kubu di DPR, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) kerap berseberangan.

Namun semua perbedaan itu terasa sirna begitu saja saat DPR memutuskan untuk meloloskan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Tidak ada perdebatan yang berarti. Bahkan hampir tak ada masalah dalam penentuan ini.

Hal ini dianggap sebagai sebuah fenomena dari sebuah kemelut terkait penetapan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Baru kali ini, mayoritas suara DPR satu suara untuk sebuah keputusan.

"Fenomena BG sudah menyatukan kekuatan DPR. Dulu (misalnya saat program) KIS yang untuk masyarakat (KIH-KMP) ribut, sekarang bergabung," kata pakar hukum tata negara Refly Harun di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Menurut dia, situasi ini seharusnya benar-benar dimanfaatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengajukan berbagai program lainnya. Namun ada kemungkinan KIH justru yang menolak program Jokowi.

"Jangan heran kalau nanti ada muncul baru KMP yang mendukung KIH tidak. Ini terbalik," jelas dia.

Terlebih, belakangan Jokowi bertemu dengan beberapa tokoh pimpinan parpol dari KMP. Belum lama ini Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto dan mantan presiden BJ Habibie.

Sedangkan di sisi lain, kata dia, politisi PDIP di Senayan mendesak Jokowi untuk melantik Budi Gunawan. Padahal, dorongan masyarakat kepada Jokowi untuk tidak melantik tidak kalah besar.

"Ini kalau dianalisis, justru yang terjepit PDIP. Ada opini publik dia memaksa melawan, lalu terjepit sendiri," tandas Refly Harun. (Riz)