Fahri Hamzah Peringatkan Menko Polhukam Terkait Izin Munas Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno meminta agar dilakukan pengkajian ulang pemberian izin pelaksanaan Munas Golkar yang rencananya akan diadakan di Bali pada 30 November 2014 dan meminta untuk menunda pelaksanaan Munas. Hal itu dilontarkan setelah terjadi kericuhan terkait Munas Golkar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memperingatkan Menteri Tedjo bahwa tidak ada istilah pemberian izin setiap pengaturan acara.

"Rezim itu sudah kita tinggal sejak zaman orba (Orde Baru). Kami minta pemerintah untuk pelajari perundang-undangan. Tidak ada lagi rezim berikan izin, adanya rezim pemberitahuan," ujar Fahri di Gedung Parlemen, Rabu (26/11/2014).

Saat ditanya apakah hal ini merupakan salah satu bentuk intervensi, politisi PKS itu tidak mengetahuinya. Meski demikan menurut dia, alasan menteri yang berasal dari partai Nasdem itu untuk tidak menyebarkan rasa takut kepada masyarakat Bali justru membuat suasana menjadi lebih panas.

"Ya kalau takut nggak usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana. Serahkan itu pada mekanisme. Semua ada petugasnya. Kan Pak Jokowi naik ekonomi class bilang Indonesia aman, kok menkopolkamnya bilang nggak aman?" jelas Fahri.

Selain itu, Fahri pun meminta agar indenpedensi pada para elite parpol yang menjabat sebagai menteri harus tetap dijaga. "Saya mau ingatkan jangan sampai independensi parpol kembali tercoreng yang kasat mata. Saya harapkan Jokowi memiliki penasihat politik keamanan dan hukum yang canggih," jelas dia.

Diketahui pada rapat pleno kemarin yang berlangsung di DPP Golkar berakhir ricuh. Massa AMPG Yorrys baku hantam dengan orang Golkar yang berjaga-jaga di DPP.

Bahkan ketidakhadiran Ical sebagai ketua umum  kembali memicu keributan. Bahkan Waketum Golkar Agung Laksono mengambil langkah Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar. (Riz)