Pengamat: Ical Digulingkan, Golkar 1.000% Pindah ke Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar rencananya akan digelar pada Januari 2015. Sementara sejumlah internal Golkar mendesak munas digelar pada Oktober 2014 atas dasar AD/ART partai bahwa munas diadakan 5 tahun sekali.

Pakar Komunikasi politik  Tjipta Lesmana memprediksi, apabila Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical digulingkan pada Munas sebelum pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober, maka Golkar akan berbalik sepenuhnya mendukung Jokowi-JK

"Jadi kalau betul-betul jadi Munas ini ARB digulingkan, saya nggak tahu Priyo (Budi Santoso) atau AL (Agung Laksono) yang jadi. Golkar 1.000 persen pasti ke blok Jokowi-JK," ucapnya dalam peluncuran buku Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo berjudul Indonesia Gawat Darurat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) itu berharap bila nanti Golkar bergabung ke Jokowi-JK, maka politisi Bambang Soesatyo harus konsisten dengan sikapnya yang selama ini mengkritik pemerintahan SBY-Boediono. Kata dia, Bambang harus tetap mengkritik Jokowi-JK meski dia adalah pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu.

"Pemerintahan Jokowi-JK begitu selesai diambil sumpah, saya kira nggak sampai seminggu atau 10 hari mengumumkan kenaikan harga BBM. Pertanyaannya teman kita Bambang Soesatyo keluar tidak pernyataan yang seperti ini? Ada kemungkinan Mas Bambang berdoa mudah-mudahan ARB jangan jatuh dulu. Kalau nggak repot juga," tandas Tjipta.

Menanggapi desakan untuk menggelar Munas pada Oktober 2014, Ical menegaskan, munas tetap digelar 2015. "Munas Golkar tetap 2015," kata Ical usai mengikuti buka puasa bersama di kediaman Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial (Menko Kesra) Agung Laksono, Jalan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, 23 Juli lalu.

Ical mengaku tidak mendapati desakan untuk segera dilakukan munas sebelum 2015. Menurutnya, desakan Munas harus muncul dari pengurus DPD tingkat I yang memiliki suara.

"Belum ada desakan itu dari daerah kan yang punya suara DPD tingkat 1. Dan itu musti jumlahnya 2/3 atau 67% dari seluruh DPD. Buat saya nggak ada masalah tentu harus DPD tingkat 1 yang mengusulkan," jelas politisi sekaligus pengusaha nasional berusia 67 tahun tersebut. (Ado)