Pilpres 2014 Tamat

Siapa Berpaling dari Koalisi Merah Putih?

Oleh: Mevi Linawati, Ahmad Romadoni, Luqman Rimadi, Taufiqurrohhman, Hanz Jimenez Salim

Tok… Hanya dengan sekali ketuk, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menutup sidang sengketa Pilpres 2014, yang menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta. Kemenangan Jokowi-JK tak bisa diganggu gugat.

Sementara itu di lokasi berbeda, di kantor Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) yang terletak di DPP Partai Golkar, Slipi, keputusan final MK mengundang senyum di wajah Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatullah.

 “Alhamdulillah!” seru Agus Gumiwang. “Saya hampir nangis dengar putusan MK ini,” tambah Poempida.

Konferensi pers pun digelar. “Demokrasi yang kita jalankan hari ini sesuai keinginan rakyat. Kekuatan dan legitimasi Jokowi-JK kuat sekali menjadi presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Nusron. Usai jumpa pers, mereka bertiga berdiri dari kursi, berdoa, lalu sujud syukur.

Ketiganya adalah kader partai beringin yang dipecat sang Ketua Umum Aburizal Bakrie, karena dianggap membelot, condong ke kubu Jokowi. Meski, Jusuf Kalla yang jadi pasangan Jokowi pada Pilpres 2014 nyatanya adalah senior Golkar.

Aksi sujud syukur sebelumnya dilakukan sejumlah pendukung Prabowo-Hatta. Mereka mengira kubu pasangannnya yang dimenangkan MK.

Pasca-putusan MK, Golkar belum memutuskan berpaling dari koalisi Merah Putih. Politisi seniornya, Hajriyanto Y Thohari menegaskan, pihaknya tetap bertahan di kubu Prabowo-Hatta karena enggan merecoki amanat rakyat. Karena itu, Golkar tetap menjadi partai penyeimbang atau oposisi.

Sementara, Wakil Ketua Balitbang DPP Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, Aburizal Bakrie atau Ical tidak akan merestui kadernya masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, partainya itu solid dengan Koalisi Merah Putih.

Selain Golkar, sejumlah partai dikabarkan melakukan pendekatan ke pasangan pemenang. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat,  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemungkinan akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, khusus Partai Demokrat, pendekatan dilakukan bukan antara Ketua Umum Partai Demokrat SBY dengan Jokowi, melainkan dilakukan melalui Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dengan elite DPP PDIP.
 
“Tidak langsung Pak SBY dan Pak Jokowi. Ada lapis berikutnya. Bisa dicek ke Pak Syarief Hasan, dia yang mulai jalan (komunikasi) dengan DPP PDIP,” ujar Eva.

Sebelumnya, SBY mengutarakan, Demokrat lebih baik menjadi kekuatan independen yang tidak tergabung baik dalam Koalisi Permanen Merah Putih Prabowo-Hatta, maupun koalisi partai pengusung Jokowi-JK.
 
“Saya berpikir partai politik yang saya pimpin lebih baik independen, lebih baik kami menjadi kekuatan penyeimbang dan tidak masuk, baik dalam koalisi permanennya Pak Prabowo maupun kubunya Pak Joko Widodo, itulah pilihan partai yang saya pimpin," kata SBY dalam video wawancara yang diunggah di kanal YouTube, Kamis 7 Agustus 2014 malam.

Sementara, Syarief Hasan pada Senin 25 Agustus 2014 memastikan, SBY tidak akan memberi izin bagi kader Demokrat yang ingin bergabung menjadi pembantu pasangan Jokowi-JK dalam pemerintahan ke depan.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo menepis kabar soal kesiapan partainya untuk masuk ke koalisi Jokowi-JK. “Saya tidak tahu siapa yang menjalin komunikasi,” kata Drajad.

Sikap berbeda disuarakan Partai Kabah. Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah mengatakan,  tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya pihaknya melawat ke kubu pemerintahan Jokowi-JK.
 
“Ya bisa jadi (bergabung), tergantung pemimpinnya setelah muktamar. Setelah putusan muktamar bukan pada forum sekarang-sekarang, orang ke sana ke mari. (Meskipun) PPP sudah konsisten hasil Mukernas PPP ada di Koalisi (Merah Putih)," ujar politisi senior PPP tersebut.

Kecuali Gerindra dan PKS

 
Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai, berlabuhnya parpol Koalisi Merah Putih ke kubu Jokowi-JK sangat mungkin terjadi. Bahkan hanya 2 partai yang tetap berada dalam lingkaran koalisi Merah Putih, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Demokrat, dan PBB diperkirakan bakal menyeberang.

Partai Golkar yang memiliki peluang terbesar bergabung dengan Jokowi-JK. Selain memiliki suara cukup kuat di parlemen, adanya sosok Jusuf Kalla sebagai tokoh Golkar menambah kuat kemungkinan partai beringin ini untuk merapat.

"Kalau saya lihat yang paling kuat Golkar. Golkar cukup punya alasan kuat untuk bergabung karena di situ juga ada JK yang kita tahu juga kader Golkar," kata Djayadi kepada Liputan6.com, Minggu 24 Agustus 2014.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina ini mengatakan, walau anggota Koalisi Merah Putih  mengaku solid, tapi hal itu tidaklah lama. Sebab, pernyataan tersebut hanyalah menguatkan bargaining politik kepada kubu Jokowi-JK sebelum benar-benar beralih.

"Itu menurut saya hanya retorika saja. Kalau dilihat tidak ada ketua umum dalam konferensi pers itu. Paling tinggi sekjen, nggak ada ketua partai. Ini simbol kalau yang mereka lakukan masih kuat. Maklumlah keputusan MK baru saja. Tapi paling hanya sampai akhir September. Karena sulit memelihara Koalisi Merah Putih," jelas Djayadi.

Djayadi mengatakan, setidaknya ada 3 alasan partai politik berkoalisi. Alasan itu, yakni ideologi, orientasi kebijakan, dan logistik. Sejauh ini, tidak ada satu pun alasan yang menguatkan parpol tetap berada di Koalisi Merah Putih.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro juga memprediksi, Partai Demokrat dan PPP akan bergabung ke Jokowi-JK. Ini karena semua kader kedua partai tersebut dianggap tidak seutuhnya mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.

"Satu atau dua partai kemungkinan akan merapat ke Jokowi-JK. Seperti Demokrat ini tidak jelas kadang-kadang hadir di Koalisi Merah Putih, kadang hadir juga di koalisi Jokowi-JK," kata Siti, Sabtu 23 Agustus 2014.
 
Siti menilai, kemungkinan berpalingnya PAN itu kecil karena beban moral yang dialami partai. Apalagi karena dalam koalisi Merah Putih Ketua Umum PAN Hatta Rajasa maju sebagai cawapres.
 
Hal yang sama pun dialami Partai Golkar. Siti berkeyakinan, selama Ical memimpin Golkar, partai berlambang pohon beringin ini tetap bersama Koalisi Merah Putih.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menambahkan, kemungkinan bergabungnya Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, dan PAN masih sangat tipis.
 
"Semua ini akan berjalan dinamis (koalisi pemerintah). Ini tergantung kesolidan parpol Koalisi Merah Putih," kata Pangi kepada Liputan6.com melalui pesan elektronik, Sabtu malam.

Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari menjelaskan, saat ini pemerintahan maupun oposisi sama-sama memiliki perannya masing-masing dalam proses pembangunan bangsa. Perbedaan antara keduanya pun kini samar.

Posisi eksekutif hanya memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk bekerja dan menjalankan program pemerintahan. Sementara, oposisi atau legistatif hanya sebatas pada pengawasan.

Karena itu, peluang bagi parpol Koalisi Merah Putih pindah ke Jokowi-JK masih sangat besar. Paling tidak ada 3 tahapan partai yang dapat bergabung dengan Jokowi-JK, yakni PPP, disusul Partai Demokrat dan PAN, lalu ditutup dengan Partai Golkar.

“PPP paling tidak punya konflik dengan Jokowi-JK. PAN dan Demokrat mungkin masih terbentur masalah dengan Megawati (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri). Sedangkan Golkar masih ada urusan politik. PDIP tentu tidak mau terbelenggu dengan kuatnya parlemen Golkar,” terang Qodari.

Sejauh ini, dia belum melihat apa yang bisa menguatkan Koalisi Merah Putih untuk bertahan dengan Prabowo. Dia juga tidak bisa memprediksi janji apa yang diberikan kepada Prabowo agar koalisi tetap permanen.

Qodari juga memprediksi, hanya akan ada 2 partai yang benar-benar oposisi dalam pemerintahan ke depan. Kedua partai itu adalah Gerindra dan PKS.

Lalu, apa kata Gerindra dan PKS?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut, Koalisi Merah Putih atau pihak yang selama ini mengusung pasangan Prabowo-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden tetap solid. Kelompok yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB tidak akan masuk dalam pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk Partai Demokrat yang belakangan dikabarkan bakal merapat ke pasangan Jokowi-JK.

Jadi menurut Fadli, jika ada pernyataan dari kubu Jokowi-JK mengenai sikap Partai Demokrat yang akan berbalik mendukung mereka, merupakan pernyataan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

"Saya kira hanya asbun (asal bunyi) saja itu.  Kita pastikan di DPR Koalisi Merah Putih solid," ujar Fadli Zon, Kamis 21 Agustus.
 
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, partainya akan berkomitmen untuk tetap bersama Prabowo-Hatta, meskipun harus jadi oposisi.
 
"Silakan rakyat menilai apakah dia konsisten atau tidak. Kami tidak akan tergiur," ucap mantan Presiden PKS itu.
 
Ketua Fraksi PKS itu juga masih yakin, PAN tidak akan mengalihkan dukungannya dari Koalisi Merah Putih ke kubu Jokowi-JK. Ia menyatakan, jangan sampai apa yang disebutkan Jokowi bahwa PAN mau merapat pada kubunya sebagai strategi untuk memecah belah. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Pilpres 2014 Tamat!)

Kabinet Jokowi-JK

Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla ( Jokowi-JK) saat ini tengah menggodok kabinet pemerintahannya di  Kantor Transisi. Sejauh ini belum ada nama-nama yang muncul.

Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto memaparkan, ada 3 opsi struktur kementerian yang diusulkan Tim Transisi kepada Jokowi-JK. Opsi pertama, tak ada perampingan jumlah kementerian atau tetap 34 kementerian seperti sebelumnya.
 
Andi menambahkan, sekalipun tak ada perubahan jumlah, kemungkinan ada beberapa penamaan kementerian yang diubah. Karena berdasarkan kajian timnya, ada 31 urusan pemerintahan yang tumpang tindih, tersebar di banyak kementerian. Misalnya, tentang urusan keamanan navigasi laut yang tersebar di 12 kementerian.
 
Opsi kedua yang diambil berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Kementerian Negara, yakni menjadi 27 kementerian. Namun, sekalipun terdapat pengurangan, ada 6 kementerian yang tak akan diutak-atik, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan. Karena jika diubah harus melalui persetujuan DPR.
 
Terakhir adalah opsi ketiga yang dibagi ke dalam 2 versi. Ada 3A dan 3B. Keduanya juga dilakukan perampingan. Opsi 3A adalah 20 kementerian. Opsi 3B adalah 24 kementerian.

Andi juga mengatakan, Jokowi memilih 3 program yang akan menjadi prioritas pada awal pemerintahan nanti.
 
Program pertama adalah Indonesia sehat dan cerdas yang lebih diutamakan untuk masyarakat Indonesia di pedalaman. Yang kedua adalah pembenahan infrastruktur vital di daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
 
Andi menambahkan, program lainnya yang menjadi prioritas Jokowi-JK dalam pemerintahan awalnya, yaitu menerapkan revolusi mental. Menurut Andi, untuk program ini tidak akan membutuhkan proyek khusus seperti program-program lain. Untuk membahas transisi pemerintahan, Jokowi juga berencana bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir Agustus.

Dalam penggodokan kabinet Jokowi-JK ini, siapa yang akan menjadi pembantu keduanya dalam pemerintahan menjadi sorotan. Dalam susunan kabinetnya nanti, Jokowi ingin menteri yang berasal dari partai politik tidak rangkap jabatan atau duduk dalam posisi tertentu di partai.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan, permasalahan yang ada di dalam kabinet bukan mengenai asal para menteri tersebut dari kalangan profesional atau dari partai. Tetapi, lebih kepada apakah menteri  tersebut mau turun langsung ke lapangan atau tidak.
 
“Banyak menteri yang hanya melakukan koordinasi di atas meja tetapi tidak turun langsung ke lapangan,” jelas Ahmad kepada Liputan6.com.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar juga mengatakan, Jokowi-JK harus selektif dalam memilih menteri, khususnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 
“Orang-orang yang menduduki posisi tersebut harus diuji kelayakan dalam memperjuangkan HAM,” kata Haris di kantor Kontras, Jakarta, Minggu 24 Agustus 2014.

Selanjutnya: Warisan SBY untuk Jokowi...

Warisan SBY untuk Jokowi

Oleh: Raden Trimutia Hatta dan Taufiqurrohman

Kamis 21 Agustus 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk tetap berada di Jakarta, memantau sidang putusan sengketa hasil Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi. Agenda kunjungan ke Papua hari itu dibatalkan.

Jika SBY ke Papua, maka tidak ada pemimpin Indonesia di Ibukota. Wakil Presiden Boediono masih berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Menemani sang istri menjalani operasi kecil di sana.

Untungnya, meski demo sempat ricuh di sekitar Bundaran Patung Kuda dan Monas, rusuh tak sampai meluas. SBY melalui juru bicaranya mengapresiasi situasi tetap yang kondusif. “Jadi, Presiden mengapresiasi semuanya bisa menahan diri meski sempat ada kejadian di Patung Kuda tadi sore,” kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

Setelah putusan MK diketuk, yang menguatkan kemenangan pasangan Jokowi-JK, SBY siap melaksanakan apa yang telah ia janjikan: membantu presiden yang baru.

Apalagi, fakta menunjukkan, Indonesia mempunyai catatan sejarah peralihan atau masa transisi yang kurang baik. Itu yang tak diinginkan, SBY ingin lengser dengan tenang pada 20 Oktober 2014 mendatang, tanpa masalah. Tak ada niatan lain, apalagi ‘ngrecoki’. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Pilpres 2014 Tamat!)

Dalam akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, SBY mengaku menerima pesan negatif. “Pesan negatif itu berbunyi, ‘SBY & PD jangan ngrecoki Jokowi’. Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur atur Jokowi,” tulis Yudhoyono, Kamis 21 Agustus 2014.  
 
“Saya tidak paham apa yang dimaksud dengan ‘ngrecoki’ itu. Tidak ada niat & pikiran sedikit pun untuk mengganggu Pak Jokowi. Sewaktu saya menyampaikan Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2014, saya katakan secara moral saya wajib membantu Presiden Baru.”
 
Sebaliknya, Jokowi juga mengaku tak pernah merasa direcoki atau diganggu oleh SBY maupun partai politik pimpinannya, Partai Demokrat. “Kami dengan beliau (SBY) sering bertemu. Beliau malah ingin bantu kami.”

Pertemuan SBY dengan Jokowi rencananya berlangsung pada 27 atau 28 Agustus di Bali. Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, ada 3 peninggalan SBY yang perlu dilanjutkan Jokowi.

“Pertama, SBY telah menjaga harmoni yang menjadi bagian dari nilai-nilai budaya kita dengan merangkul semuanya karena negara ini kan Bhinneka Tunggal Ika,” ungkap Siti Zuhro.

Menurut dia, politik harmoni perlu diteruskan Jokowi agar demokrasi Indonesia semakin matang. “Lalu fokus pada meneruskan juga bagaimana melakukan reformasi birokrasi,” imbuh wanita yang karib disapa Wiwik itu.

Yang ketiga, lanjut dia, adalah keberhasilan Presiden SBY memberantas korupsi. “Pemberantasan korupsi perlu diteruskan. Supremasi hukum itu penting agar ada pengawasan setiap detik,” ujar Wiwik.

Netralitas SBY

Keputusan Mahkamah Kontitusi adalah momentum bahwa Pilpres 2014 sudah tamat. Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, suksesnya Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 tak lepas dari andil SBY.

“Saya rasa ada andil SBY dalam pelaksanaan pemilu ini khususnya Pilpres 2014. Dengan sikap netralnya SBY, maka membuat semua pihak tidak ada yang merasa Presiden akan ‘memenangkan’ kubu mana,” kata dia.

Menurut Hamdi, meskipun Partai Demokrat merapat ke kubu Prabowo-Hatta, namun secara negarawan SBY bersikap netral atau tidak memihak siapa pun. Presiden ke-6 RI itu juga dinilai bisa membuat Indonesia kondusif ketika persaingan elite politik sedang bergejolak.

“Walaupun sempat dikabarkan SBY akan mendukung kubu sana (Prabowo-Hatta), namun SBY tetap bersikap netral dan tetap berpikir panjang untuk masa depan Indonesia dan tetap netral. Bisa dikatakan sukses SBY menggelar pemilu ini,” ujar Hamdi.

Hal senada diungkapkan pengamat politik Populi Center Nico Harjanto. Dia mengapresiasi pemerintahan SBY karena penyelenggaraan pemilu sejak 2004 hingga 2014 mengalami banyak kemajuan.

“Semenjak Pemilu 2004 hingga sekarang mengalami kemajuan, terus dengan adanya pilkada langsung juga yang tadinya banyak konflik-konflik menjadi sedikit, pileg dan pilpres juga berhasil dijalankan menjadi sebuah pemerintahan. Ini perlu diapresiasi,” kata Nico.

Selain itu, Nico juga sangat mengapresiasi sikap netral Presiden SBY mulai proses pelaksanaan hingga sengketa Pilpres 2014 ini berakhir diputuskan di MK.

“Sikap SBY sendiri yang netral memang membantu proses penyelesaian sengketa pada Pilpres 2014 lebih baik. Karena kalau kemarin Presiden mendukung salah satu calon, tentu itu bisa menyulitkan, karena pasti bakalan ada tuduhan kecurangan yang tersistematis itu ya,” tandas Nico.

Selain netral, Presiden SBY juga dinilai telah berhasil menciptakan pemilu yang damai. Meskipun, ketidakpuasan peserta pemilu masih mewarnai pesta demokrasi.

“Harus diakui Presiden SBY ikut bertanggung jawab menciptakan pemilu damai, meskipun ada riak kecil,” ujar peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Liputan6.com.

Menurut dia, dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 ini, Presiden SBY juga telah berhasil menggelar pemilu yang prosedural. Walaupun sejumlah penyimpangan masih terjadi.

“SBY berhasil, istilahnya, mengadakan pemilu yang prosedural. SBY belum menghadirkan pemilu dengan penegakan hukum dalam artian yang sebenarnya, karena justru dalam Pileg ada 700-an sengketa yang masuk ke MK,” ujar Siti Zuhro.

Meski berhasil ciptakan Pemilu yang prosedural, sambung dia, Presiden SBY belum melahirkan pesta demokratis yang substansial. “Karena masih ada praktik pencoblosan yang rentan disimpangkan, seperti dengan noken, pemutakhiran data pemilih dengan DPKTb, dan lainnya.”

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan proses Pemilu 2014 tidak akan berhasil tanpa kepemimpinan Presiden SBY. Di antara 6 presiden yang pernah memimpin Indonesia, SBY dianggap paling berkomitmen melakukan transisi secara damai dan aman.

“Saya tak ingin seperti terlihat membela Bapak SBY. Tapi lihat saja, siapa presiden yang paling komitmen untuk transisi? Ya Bapak SBY,” kata Djoko Suyanto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.

SBY, lanjut Djoko, menginginkan transisi berjalan dengan baik agar rakyat Indonesia tidak menjadi korban. Karena itu, situasi kondusif ditugaskan SBY pada Djoko dan hal itulah yang dilakukan. “Kami sebagai aparat negara harus dukung transisi dengan sukses aman dan damai,” tegas Djoko.