Nanda Perdana Putra

Rosan mengajak semua pihak untuk bersatu dan menghormati putusan MK tersebut serta membuktikan Indonesia adalah negara besar dengan masyarakat yang berjiwa besar pula.

Fahri menambahkan, selain melaporkan hasil persidangan, juga dilakukan silaturahmi karena masih dalam suasana Lebaran serta meminta arahan Prabowo untuk kedepannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruhnya gugatan yang diajukan oleh capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Calon Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menjalankan tugas menangani sengketa Pemilu 2024.

Jokowi mengatakan pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Jokowi pun mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja membangun Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2024 yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengucapkan selamat kepada calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 22 April 2024. Itulah top 3 news hari ini.

Ketut menjelaskan penyitaan dilakukan terhadap beberapa alat berat milik PT RBT termasuk alat pemurnian timah. Namun, Ketut tidak merinci total dari barang bukti yang telah disita dari perusahaan Harvey Moeis.

Perjalanan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md berakhir. Dua pasang calon presiden dan wakil presiden itu harus menerima kenyataan, kalah di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan gugatannya ditolak keseluruhan oleh majelis hakim.

PDIP menilai, demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius.

Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) 2024.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pihak telah mengajukan diri sebagai amicus curiae ke MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Pengajuan diri sebagai sahabat pengadilan itu dilakukan jelang putusan MK.

Sebelum membacakan memutuskan atau menerima, Hakim MK memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra meminta maaf kepada semua pihak, terutama kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud apabila selama persidangan di MK ada kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi memutuskan menolak permohonan dalam gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024 yang dilayangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Sebelum resmi memutuskan sidang sengketa Pipres 2024, para hakim konstitusi menjelaskan secara detail satu persatu dan alasan menerima atau menolak gugatan dari Pemohon. Yang pertama membacakan adalah Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, pihaknya telah mendalami bukti video yang diberikan, berupa tayangan berita memuat kegiatan bagi-bagi uang Gus Miftah di daerah Pamekasan.

Hakim konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi menolak keseluruhan gugatan yang dilayangkan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024).

Ketua MK Suhartoyo membacakan langsung putusan untuk gugatan Ganjar-Mahfud yang teregistrasi dengan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang dimohonkan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud hari ini, Senin (22/4/2024).

Hakim MK Saldi Isra meyakini pembagian bansos untuk menaikkan elektoral adalah sebuah keniscayaan.

Arief mengingatkan, dalam menjalankan fungsi pemerintah, seluruh organ negara haruslah tunduk pada prinsip konstiusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi, dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi alias checks and balances) antar cabang kekuasaan negara.

Saldi mengingatkan agar hal serupa tak terulang di Pilkada Serentak 2024, perlu ada antisipasi penggunaan anggaran negara saat pemilu.

MK menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024 seperti yang dituduhkan kubu AMIN.

MK menilai, gugatan yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait dugaan ketidaknetralan Pj Gubernur Jabar dan Pj Gubernur Jateng pada Pilpres 2024 tidak beralasan.

Dalam proses mendalami dugaan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan Pilpres 2024, MK menemukan fakta bahwa alat bukti dari kubu Anies-Muhaimin yang dapat dijadikan rujukan hakim hanyalah hasil survei serta keterangan ahli.

Hakim MK menanggapi soal candaan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas perihal gerakan sholat yang dikaitkan dengan arah dukungan Pilpres 2024.

Hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menjawab permohonan capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk mendiskualifikasi pacangan nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.