Bawaslu: Data Penghitungan Suara KPU Tidak Konsisten

Liputan6.com, Jakarta Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron menilai banyak yang harus dievaluasi dari proses penetapan penghitungan suara nasional KPU. Bawaslu menyatakan dari pengamatan selama Pemilu ini, KPU pusat sampai provinsi tidak memiliki manajemen administrasi dan data yang baik untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara, sehingga berpengaruh pada rekapilutasi suara nasional.

"Pertama, masalah konsistensi data, kemudian soal perubahan-perubahan data yang dibawa tidak sesuai dengan yang ada di lapangan," kata Daniel di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (9/5/2014).

Daniel juga mengatakan, seharusnya masalah di TPS di tingkat kecamatan dan kelurahan sudah tidak muncul di tingkat rekapitulasi nasional. Masalah manajemen data harus lebih diperbaiki ke depannya.

"Beberapa keberatan juga tidak disampaikan secara formal melalui BAP, hanya secara oral," terangnya.

Evaluasi

Menanggapi pernyataan Bawaslu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah menerangkan akan melakukan evaluasi. Ia berjanji akan mengentaskan masalah sumber daya manusia yang direkrut menjadi penyelenggara Pemilu.

"Jika mereka ditemukan berafiliasi dan tidak independen lagi, maka akan dilakukan evaluasi untuk dinonaktifkan," ujar Ferry.‬

Koreksi terhadap hasil rekapitulasi akan dilakukan di dalam forum-forum dalam tingkat PPS, PPK, dan tingkat kabupaten/kota. Sehingga jika terjadi kesalahan di tingkat daerah, pasti akan tercium di tingkat nasional.

‪"Maka mekanisme di tingkat nasional akan ditelusuri kembali di tingkat bawah yang berjalan selama ini. Tak heran jika sekarang menyisakan masalah, misalnya di Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bengkulu, Mamuju, Manado. Ini tidak terkait dengan permasalahan dalam konteks etik. Ini dua hal yang terpisah," tandas Fery.