Jokowi: Menteri Jangan Dipaksakan, Lihat Rekam Jejaknya

Liputan6.com, Malang - Capres PDIP Joko Widodo yang lebih dikenal bernama Jokowi mengatakan, sebuah negara yang besar memang harus dibangun bersama-sama. Namun, tidak dengan menegoisasi kursi kabinet atau menteri, atau pun transaksi politik lainnya.

"Misalnya, menteri. Jangan dipaksa-paksakan, karena ada pembagian kursi dengan koalisi. Tapi harus lihat track record-nya (rekam jejak) bagus ndak? Orang itu profesional ndak? Kompetensinya seperti apa?" ujar Jokowi di kawasan Kota Malang, Jawa Timur, Senin (31/3/2014).

Jokowi mengaskan, perlu sebuah kepemimpinan yang kuat dalam memegang prinsip dan nilai, serta ideologi. Sebab, karakter seperti itu sangat dibutuhkan rakyat saat ini. Sementara, kepemimpinan yang kuat baru bisa dilaksanakan bila Indonesia mempunyai sebuah parlemen yang juga kuat. Dengan begitu, pemerintahan lebih mudah menjalankan program.

"Tapi tidak ada yang namanya nego, lobi, bagi-bagi kursi. Karena memang kursi itu tidak untuk dibagi-bagi, tapi dipakai untuk jalankan tugas dari masyarakat," tegas Jokowi.

Maka itu, Jokowi tidak akan berorientasi kepada pembagian kursi kabinet. Meskipun kerja sama diperlukan, tapi tidak dengan cara lama yaitu negoisasi dan lobi-lobi.

"Ayo bareng. Tapi orientasi kita tidak ke sana. Kerja sama sangat diperlukan karena probelm bangsa banyak. Tapi kalau kita kembali lagi dengan cara-cara lalu, ya...Intinya perlu kerja sama tapi tidak dengan cara seperti sekarang ini," pungkas Jokowi.

Baca juga:

Kampanye di Malang, Jokowi Berbahasa Gaul

Penghitungan Suara, Jokowi: Nggak Punya Duit Tapi Punya Sistem

Cegah Curang Penghitungan Suara, Jokowi: PDIP Awasi Pakai IT