Presiden Putin Sahkan UU Anti-gay di Rusia

Oleh Liputan6 pada 01 Jul 2013, 11:35 WIB
vladimir-putin-130701b.jpg
Dilarang melakukan kampanye gay alias homoseksual di Rusia. Sementara sejumlah negara, seperti Prancis dan Selandia Baru, melegalkan hubungan sesama jenis, negeri pecahan Uni Soviet itu justru menentang keras hal ini, bahkan sampai membuat Undang-undang khusus.

Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja mensahkan UU Anti-gay di Rusia. Salah satu isi UU tersebut berupa larangan untuk mempropagandakan homoseksualitas.

Sejak disusun, saat masih menjadi RUU, aturan ini sudah menuai protes. Disebut-sebut sebagai penghinaan, kebencian, dan diskriminasi terhadap kaum gay.

Namun, segala macam protes dan keberatan diabaikan. Bahkan, sejak RUU ini dilayangkan ke parlemen, Presiden Putin telah berjanji untuk menyetujuinya.

"Kita harap negara lain tidak ikut campur dalam urusan negara kami yang menentang gay," kata Putin yang menanggapi kritik dari dari negara Barat dan kelompok-kelompok penegak hak asasi manusia (HAM), seperti dimuat News.com.au, 30 Juni 2013.

Dengan disahkan UU ini, Rusia mempertahankan budaya lama yang hanya melegalkan hubungan berbeda jenis. Pemerintah Rusia akan menindak tegas penyebaran informasi dan tindakan apapun yang berkaitan dengan gay, mengkriminalisasikannya.

Jika ada warga yang melanggarnya akan dikenakan denda $ 168.87 atau sekitar Rp 1,7 juta. Untuk pejabat negara yang melanggarnya, mereka akan diminta untuk membayar denda sebesar $ 6.250 atau sekitar Rp 62 juta.

Sementara, bagi para warga negara asing tidak akan dikenakan denda, tapi akan dipenjara selama 15 hari, lalu dideportasi. Untuk organisasi yang melanggar, akan didenda 1 juta rubel atau Rp 303 juta dan dilarang beraktivitas selama 90 hari. (Riz/Ein)

Arai MusashiArai Musashi

Presidennya Jantan dan Lelaki Tangguh. Gak klemar klemer seperti di sini.

Enin EtiEnin Eti

ya mudah2an aja kt doakan pemerintah kt berubah pikiran

Ardhana PtkArdhana Ptk

Negara Rusia berideologi komunis aja anti-penyuka sesama jenis laki-laki, tapi kenapa koq negara kita yang berideologi Pancasila dimana rakyat hidup dengan tatanan religius tidak melarang dan cenderung membiarkan dan dilindungi, terbukti dengan ditolaknya Yudisial Review untuk perluasan tindak pidana perzinahan dalam KUHP.

Lihat Lainnya