Terkait Demo Iran, Mantan Presiden Ahmadinejad Ditahan?

Belakangan muncul dugaan, Donald Trump sengaja memanfaatkan momentum demonstrasi berdarah di Iran sebagai 'kartu as' untuk menghentikan penilaian sertifikasi kepatuhan Teheran terhadap 'Kesepakatan Nuklir Iran' (JCPOA).

Joint Comprehensive Plan of Action merupakan pakta kesepakatan antara Iran dan sejumlah pihak yang terdiri dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB (China, Prancis, Rusia, Inggris, AS), Jerman, dan Uni Eropa.

Menurut pakta itu, Iran sepakat terhadap sejumlah hal, salah satunya adalah pengurangan stok uranium (bahan baku pembuat nuklir) hingga 98 persen. Kepatuhan Iran akan ditukar dengan pencabutan sanksi dari negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut.

Pakta itu memiliki mekanisme pengawasan rutin. Secara berkala, yakni per 90 hari, para negara anggota akan memberikan sertifikasi kepatuhan kepada Iran setelah melakukan peninjauan.

Terakhir kali, sertifikasi kepatuhan diberikan oleh Amerika Serikat kepada Iran pada Juli 2017. Sedangkan negara penandatangan lain masih tetap rutin memberikan sertifikasi penilaian terhadap Iran -- salah satunya Prancis.

Dan pada pertengahan Januari 2018 ini, Trump -- sesuai mandat JCPOA -- harus segera memberikan sertifikasi.

Namun diprediksi, dengan memanfaatkan momentum demo berdarah di Iran, Presiden AS itu tak akan memberikan sertifikasi tersebut, atau bahkan membuat Negeri Paman Sam meninggalkan pakta itu.

Pada Oktober 2017 lalu, Trump pernah mengatakan, "Kami tidak akan terus menyusuri jalan yang justru akan lebih banyak menimbulkan kekacauan dan ancaman nyata terhadap isu nuklir Iran," ujar Trump dalam sebuah pidato di Gedung Putih.

Sementara itu, Uni Eropa menyerukan agar insiden protes di Iran tak dicampuradukkan dengan kesepakatan nuklir yang telah dihasilkan. Meski demikian, pihak Brussels melayangkan kritik keras pada rezim Teheran.

Hal senada diungkap Presiden Prancis Emmanuel Macron. "Memutuskan kesepakatan nuklir justru akan mengarah pada risiko penguatan kaum ekstremis," kata dia seperti dikutip dari Politico.

Salah satu negara sahabat Iran, Rusia meminta Washington DC untuk tidak ikut campur.

"Kami memperingatkan AS atas upayanya untuk campur tangan dalam urusan internal Republik Islam Iran," kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov kepada kantor berita Tass.

Ia menuding AS berusaha memanfaatkan momentum demo untuk mengangkat isu baru terkait kesepakatan nuklir Iran.