Sukses

PM Israel Berharap Eropa Ikuti Jejak AS Akui Yerusalem

Menurut PM Netanyahu, sudah saatnya Eropa mengakui fakta bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Liputan6.com, Brussels - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berharap agar Uni Eropa mengikuti jejak Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam kunjungan pertama PM Israel ke Brussels, Belgia, dalam 22 tahun terakhir, PM Netanyahu mengatakan pada para pemimpin Uni Eropa bahwa sudah saatnya mereka "mengakui fakta". Menurutnya, langkah Donald Trump harus ditiru oleh Uni Eropa.

"Sudah saatnya Palestina mengakui negara Yahudi dan juga mengakui fakta bahwa mereka memiliki ibu kota. Dan itu disebut Yerusalem," kata Netanyahu seperti dikutip dari Telegraph pada Senin (11/12/2017).

"Saya percaya bahwa walaupun kita belum memiliki kesepakatan, nantinya itu akan terwujud di masa depan. Saya percaya bahwa semua, atau sebagian besar, dari negara-negara Eropa akan memindahkan kedubes mereka ke Yerusalem, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan bekerja sama dengan kami dalam hal keamanan, kesejahteraan dan perdamaian," imbuhnya.

Netanyahu mengatakan bahwa mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel "bukannya menyingkirkan perdamaian, melainkan justru membuat perdamaian menjadi mungkin tercapai".

Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan bahwa organisasi multilateral tersebut akan terus mengakui "konsesus internasional" di Yerusalem. Ia menegaskan komitmen Uni Eropa terhadap solusi dua negara dan menurutnya kepentingan Israel adalah menemukan solusi berkelanjutan terkait konfliknya dengan Palestina.

Uni Eropa, dijelaskan Mogherini akan meningkatkan upaya mewujudkan perdamaian dan akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Januari 2018.

Sebelum bertolak ke Brussels, Netanyahu lebih dulu menginjakkan kaki di Paris, Prancis, di mana ia bertatap muka dengan Presiden Emmanuel Macron.

Di hadapan Netanyahu, Presiden Macron mengkritik keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Di lain sisi, Macron mendesak Netanyahu untuk mengakhiri pembangunan permukiman ilegal.

"Prancis, tetap yakin bahwa satu-satunya solusi yang sesuai dengan hukum internasional adalah memungkinkan pembentukan dua negara yang hidup berdampingan secara damai -- dan ini hanya dapat terjadi melalui negosiasi," kata Macron pada hari Minggu waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Inggris Menentang Kebijakan Trump

Sesaat setelah Trump menggemparkan dunia dengan mengumumkan pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, respons tegas ditunjukkan oleh Inggris. PM Theresa May menegaskan bahwa kebijakan Trump tidak akan membantu proses perdamaian di kawasan.

Inggris sendiri akan tetap mempertahankan posisi Yerusalem sebagai ibu kota bersama bagi Israel dan Palestina dalam negosiasi solusi dua negara.

"Kami tidak setuju dengan keputusan AS untuk memindahkan Kedubes ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum kesepakatan terkait status akhir," demikian pernyataan May seperti dikutip dari metro.co.uk.

"Kami percaya bahwa itu tidak membantu prospek perdamaian di kawasan. Kedubes Inggris di Israel berkedudukan di Tel Aviv dan kami tidak punya rencana untuk memindahkannya."

"Posisi kami terkait status Yerusalem sudah jelas dan berjalan lama: bahwa status harus ditentukan dalam penyelesaian yang dinegosiasikan antara Israel dan Palestina, dan Yerusalem pada akhirnya harus menjadi ibu kota negara bersama Israel dan Palestina," ungkap May.

Ia menambahkan, "Sejalan dengan resolusi DK PBB, kami menganggap bahwa Yerusalem Timur sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki".

"Kami berbagi keinginan yang sama dengan Presiden Trump untuk mengakhiri konflik. Kami menyambut baik komitmennya atas solusi dua negara, dan mencatat pentingnya pengakuan (Trump) bahwa status terakhir Yerusalem, termasuk batas-batas kedaulatan di dalam kota, harus tunduk pada negosiasi," tutur May.

"Kami mendorong pemerintah AS untuk mengajukan proposal rincian penyelesaian konflik Israel-Palestina. Untuk mendapatkan peluang kesuksesan terbaik, proses perdamaian harus dilakukan di atmosfer yang bebas dari kekerasan. Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menjaga ketenangan."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini