Deplu Australia: Surat dari Korut Kami Ketahui lewat Media

Liputan6.com, Canberra - Pekan lalu, pemerintah Korea Utara mengirim sebuah surat terbuka yang mengimbau agar seluruh negara di dunia menjaga jarak dengan Amerika Serikat. Salah satu negara yang dikirimi surat adalah Australia.

Surat yang ditulis oleh Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Korut itu mendapat respons dari pemerintah Australia yang menerima korespondensi itu pada 3 Oktober 2017. Kala itu, kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop pun mengungkap surat tersebut kepada Parlemen Australia.

Mengutip The Australian pada Kamis (26/10/2017), belakangan diketahui Menlu Bishop memberikan surat kepada perlemen tanpa sepengetahuan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop beserta jajarannya yang menerima surat itu pada 3 Oktober lalu, mengaku terkejut dengan adanya korespondensi dari Korut yang datang secara mendadak.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull merespons surat tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah "omelan dan komplain Korut tentang Donald Trump".

Di samping itu, PM Turnbull juga mengatakan, "Fakta bahwa Korea Utara adalah negara yang selalu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Adalah Korea Utara yang mengancam untuk menembakkan misil ke Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat."

Surat Korut untuk Australia via Jakarta?

Seperti dikutip dari ABC.net.au, Kedutaan Besar Korea Utara di Indonesia merupakan pihak yang mengirim surat terbuka tersebut kepada pemerintah Australia. Selain itu, pengiriman surat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Ditanya oleh anggota parlemen dari Partai Buruh, Penny Wong, Fletcher juga mengaku, ia tidak mengetahui mengapa Kedutaan Australia di RI tak menyadari bahwa Kedutaan Korut di Indonesia telah mengirim surat tersebut ke Canberra.

"Saya tidak tahu. Normalnya, hal itu akan diinformasikan. Saya rasa juga akan ada pengawasannya," tambahnya.

Pekan lalu, Menlu Bishop mengakui eksistensi surat terbuka Korut. Meski nota hitam di atas putih itu bernada intimidatif, sang menlu Negeri Kanguru justru menggambarkan korespondensi itu sebagai 'perkembangan yang positif'.

"Saya melihatnya sebagai bukti bahwa strategi kolektif untuk memaksakan tekanan diplomatik dan ekonomi maksimum lewat sanksi terhadap Korea Utara sedang berjalan," kata Bishop.