Filipina Tangguhkan Hubungan Dagang dengan Korut, Ada Apa?

Oleh Khairisa Ferida pada 08 Sep 2017, 22:13 WIB
Korea Utara Rayakan Keberhasilan Peluncuran Bom Hidrogen

Liputan6.com, Manila - Filipina telah menangguhkan hubungan perdagangan dengan Korea Utara. Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano mengatakan, langkah tersebut diambil untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB atas uji coba rudal yang berulang kali dilakukan Korea Utara.

Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya telah mendesak PBB untuk mempertimbangkan sanksi baru yang lebih kuat terhadap Korut setelah negara pimpinan Kim Jong-un tersebut melakukan uji coba nuklir teranyar pada Minggu 3 September.

"Kami telah menghentikan hubungan perdagangan dengan Korut. Kami akan sepenuhnya mematuhi resolusi DK PBB, termasuk sanksi ekonomi," ujar Menlu Cayetano seperti dikutip dari The New York Times pada Sabtu (9/9/2017).

Seiring dengan ambisi pemimpin Korut Kim Jong-un untuk meningkatkan pengembangan senjata rudal dan nuklir yang bertentangan dengan sanksi PBB, ketegangan di Semenanjung Korea pun meningkat.

Sepanjang tahun 2017, Korut telah melakukan serangkaian uji coba rudal. Salah satunya, bahkan terbang melintasi langit Jepang.

Filipina merupakan mitra dagang terbesar kelima Korut dengan nilai perdagangan bilateral medio Januari hingga Juni tahun ini US$ 28,8 juta. Demikian menurut Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Korea.

Secara tahunan, Korut mengimpor US$ 28,8 juta produk dari Filipina pada tahun 2016, meningkat 80 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, impor Manila dari Pyongyang melonjak menjadi 170 persen menjadi US$ 16,1 juta.

Menurut Departemen Perdagangan dan Industri Filipina (DTI), ekspor utama ke Korut pada tahun 2015 adalah komputer, integrated circuit (IC), pisang, dan pakaian dalam wanita.

"DK PBB sudah cukup jelas. Sebagian dari ini adalah sanksi ekonomi dan Filipina akan menerapkannya. Kami telah berkomunikasi dengan Sekretaris DTI dan saya rasa, kami telah mendapat arahan dari istana (presiden) untuk mendukung resolusi DK PBB," terang Cayetano.

Meksiko Usir Dubes Korut

Pada Kamis 7 September, Duta Besar Korea Utara diusir dari Meksiko. Senada dengan Filipina, langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk mematuhi sanksi DK PBB.

Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto menetapkan status persona non grata kepada Dubes Korut Kim Hyong Gil dan memberikan waktu 72 jam kepada sang diplomat untuk meninggalkan Meksiko. Demikian seperti dilansir Los Angeles Times.

Kementerian Luar Negeri Meksiko mengatakan, tindakan tersebut merupakan ekspresi 'penolakan secara absolut' atas uji coba nuklir Pyongyang yang terjadi pekan lalu.

"Kegiatan nuklir Korea Utara merupakan risiko serius bagi perdamaian dan keamanan internasional serta merupakan ancaman bagi negara-negara di kawasan, termasuk sekutu penting Meksiko seperti Jepang dan Korea Selatan," demikian pernyataan yang dikeluarkan dari Kemlu Meksiko.

Resolusi DK PBB menekankan agar komunitas internasional menetapkan sanksi terhadap individu atau entitas yang memiliki kaitan dengan program pengembangan persenjataan rudal dan nuklir Korea Utara.

Meksiko telah berulang kali meminta Korut untuk mematuhi resolusi DK PBB, agar segera menghentikan program rudal balistik dan hulu ledak nuklirnya.

Selain itu, Meksiko pun menyatakan solidaritasnya terhadap Korea Selatan yang merupakan negara paling rentan terancam rudal Korut.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini: