Sukses

Donald Trump: Kesabaran Saya untuk Rezim Korea Utara Sudah Habis

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesabarannya terhadap Korea Utara sudah habis.

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kesabarannya terhadap Korea Utara sudah habis. Pernyataan itu ia sampaikan saat menjamu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dalam kunjungan kenegaraan di Gedung Putih pada Jumat, 30 Juni 2017.

"Era kesabaran strategis terhadap rezim Korea Utara telah gagal. Dan jujur, kesabaran itu sudah habis," kata Presiden Donald Trump yang turut didengarkan oleh Presiden Moon di Gedung Putih, seperti yang dikutip oleh CNN, Selasa (4/7/2017).

Presiden ke-45 AS itu juga mengatakan bahwa AS menghadapi ancaman rezim brutal Korea Utara yang tidak mengindahkan keamanan serta keselamatan manusia dan warga negara tetangganya. "Saya berjanji bahwa akan terus melindungi kepentingan dan koalisi AS di kawasan," demikian ia mengklaim.

Sementara itu, Presiden Moon mengatakan bahwa Korea Selatan akan menindak tegas ancaman dan provokasi yang dilakukan oleh Utara. Korsel juga berkomitmen menguatkan kerja sama dengan AS guna meningkatkan pertahanan di kawasan.

Presiden Korsel juga mengimbau agar Korut bersedia untuk mengambil jalan diplomasi guna meredakan tensi dengan AS Cs.


Trump Frustrasi, Korut Kembali Membandel

Pernyataan Presiden Trump di atas merupakan satu dari sekian banyak ungkapan rasa frustrasinya, yang menilai bahwa segala upaya AS untuk membendung Korut, mengalami stagnasi.

Dan benar saja, menurut pewartaan CNN pada Selasa, 4 Juli 2017, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu kembali meluncurkan misil dari sebuah provinsi di utara Pyongyang. Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, rudal itu terbang di timur Semenanjung Korea.

Misil itu diduga jatuh di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Jepang yang kira-kira berjarak 200 nautikal mil dari garis pantai. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang, Takahiro Hirano.

Peluncuran misil itu datang setelah ancaman Donald Trump yang memberi batas waktu peringatan kepada Korut. AS beserta sekutunya mulai frustrasi dengan mandeknya program untuk menghentikan aksi nekat rudal dan nuklir Pyongyang.

Uji coba misil itu juga dilakukan beberapa hari sejak Presiden Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkomitmen akan bekerja sama dengan Korea Selatan untuk meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara. Komitmen itu diutarakan langsung oleh Trump dan Abe melalui sambungan telepon.

Selain menghubungi PM Abe, Presiden Trump juga menelepon Presiden China Xi Jinping pada Minggu, 2 Juli 2017 malam waktu setempat, untuk mendiskusikan ancaman yang berkembang dari program pengembangan rudal dan hulu ledak nuklir Korea Utara. Kemungkinan, Trump juga akan meminta China untuk menekan Korea Utara lewat aspek ekonomi.

Tak hanya itu, pada Kamis, 29 Juli 2017, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada sejumlah entitas finansial dan perbankan asal China yang dituduh oleh Washington, DC sebagai "pipa penghubung" dengan firma bisnis Korut. Entitas China itu antara lain Bank of Dandong, sebuah perusahaan, dan dua individu pegiat finansial asal Tiongkok.

Meski sanksi tersebut dijatuhkan pada entitas China, sasaran sesungguhnya adalah Korea Utara.

"Sanksi itu tidak ditujukan untuk China," ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Pada kesempatan yang berbeda, penasihat keamanan nasional AS, H.R. McMaster, turut mengamini penjelasan Mnuchin.

"Sanksi itu bukanlah aksi untuk menekan China. Tindakan itu merupakan upaya kami untuk meminta China agar mampu lebih berkontribusi dalam masalah (Korea Utara) tersebut," kata McMaster.

Pakar politik juga memiliki penilaian serupa bahwa sanksi Depkeu AS terhadap Bank Dandong merupakan upaya "penyampaian pesan" yang dilakukan Washington kepada Beijing agar dapat bertindak tegas terhadap Pyongyang.

"Pesan yang ingin disampaikan AS kepada China adalah, 'Hey, kami berusaha untuk menjalin kerja sama dengan kalian untuk masalah (Korea Utara) tersebut, tapi kalian harus melakukan upaya yang lebih maksimal," ucap Anthony Ruggiero, analis dari Foundation for Defense of Democracies.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.