Ahli dari Mesir: Pluralisme Ampuh Cegah Terorisme

Liputan6.com, Jacksonville - Seorang pakar menyebut bahwa sikap toleransi tinggi terhadap pluralisme mampu menjadi salah satu faktor yang dapat mencegah mencuatnya ekstremisme dan radikalisme yang rentan mengarah pada terorisme di suatu negara.

Pernyataan itu diungkapkan oleh pemerhati isu terorisme asal Mesir, Mohamed Aboelfadl, dalam Jakarta Geopolitics Forum Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu pagi.

Forum yang membahas sejumlah isu geopolitik itu diselenggarakan dalam rangka perayaan HUT Lemhannas RI ke-52.

Menurut Aboelfadl, ada tiga cara jitu yang dapat dilakukan pemerintah suatu negara untuk menekan pertumbuhan gerakan ekstremisme dan radikalisme yang berpotensi mengarah pada tindakan terorisme.

"Pertama, lewat kekuatan penegakan hukum dan militer. Cara itu telah populer dilakukan oleh banyak negara. Mesir, misalnya, melakukan operasi penumpasan terorisme menggunakan metode militer dan penegakan hukum untuk menekan gerakan separatisme berbasis radikalisme-ekstremisme di Dataran Sinai," ujar Aboelfadl dalam konferensi pers Jakarta Geopolitical Forum 2017, Sabtu (20/5/2017).

Sedangkan cara kedua dapat dilakukan dengan upaya menetralisir paham radikalisme-ekstremisme yang tertanam dalam perspektif aktor terorisme.

"Metode kedua dapat dilakukan dengan deradikalisasi. Akan tetapi, masalahnya adalah metode ini tampak tak lagi efektif untuk menekan pertumbuhaan terorisme," ujar sang pengamat isu terorisme asal Mesir itu.

Metode deradikalisasi merupakan cara yang dilakukaan pemerintah untuk menetralisir perspektif ekstremisme-radikalisme "aktor" teroris.

Di Indonesia, cara yang bersifat reaktif itu dilakukan oleh pemerintah kepada aktor teroris setelah mereka ditangkap, diproses hukum, dan dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sumber daya manusia di Indonesia kurang mumpuni untuk melakukan deradikalisasi secara efektif.

Karena, setelah keluar dari penjara, beberapa aktor terorisme kambuh dan kembali melakukan aktivitas teror. Menurut temuan BNPT 2015, dari sekitar 600 narapidana kasus terorisme yang telah selesai menjalani hukuman, 15 persen di antaranya kembali melakukan aksi teror.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang sebuah proyek kurikulum pendidikan yang mempromosikan nilai toleransi tinggi terhadap pluralisme kepada generasi muda suatu negara," ujar Aboelfadl.