Presiden Prancis Tunjuk Perdana Menteri dari Kubu Lawan

Oleh Rizki Akbar Hasan pada 16 Mei 2017, 08:42 WIB
Emmanuel Macron (AP)

Liputan6.com, Paris - Pada hari pertamanya duduk di kursi presiden, Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk perdana menteri baru bernama Edouard Philippe.

Tindakan Presiden Macron yang menunjuk Edouard Philippe sebagai perdana menteri menunjukkan kebulatan tekadnya untuk melakukan repopulasi kancah perpolitikan Prancis dengan wajah baru. Philippe yang berusia 49 tahun dan ahli hukum, termasuk tokoh politik hijau bagi warga Negeri Mode.

Sebelum ditunjuk sebagai perdana menteri, sang ahli hukum menjabat sebagai Wali Kota Le Havre, Normandy, Prancis, seperti yang dikutip Associated Press (AP), Senin (15/5/2017).

Tak hanya itu, Philippe merupakan politikus berhaluan kanan-konservatif dari Partai Republik yang merupakan kelompok yang menerima dampak kekalahan besar atas kemenangan Macron saat Pilpres Prancis 2017 lalu.

Tindakan sang presiden muda menunjuk politisi dari kubu Republik merupakan upaya Macron untuk merangkul para politikus partai yang dominan di kursi parlemen Prancis itu.

Langkah itu dilakukan Macron untuk melaksanakan reformasi ekonominya, sesuai janji kampanyenya pada Pilpres Prancis 2017.

Setelah resmi ditunjuk sebagai perdana menteri, mantan Walikota Le Havre itu akan bertolak ke Berlin, Jerman, untuk bertemu dengan Angela Merkel. Rencana kepergiannya ke Jerman merupakan tugas asing pertama Philippe sebagai perdana menteri.

Kunjungan itu juga menjadi sinyal upaya Prancis untuk memperkuat relasi Negeri Mode dengan Uni Eropa.

"Kita membutuhkan Eropa yang efisien, Eropa yang demokratis, Eropa yang politis, karena itu fondasi yang dibutuhkan untuk kedaulatan negara kita, dan itu yang akan aku upayakan," ujar Presiden Macron saat pidato kemenangannya pada Minggu, 14 Mei 2017.

Sementara itu, Negeri Panzer membutuhkan Prancis untuk jadi negeri yang digdaya di bidang ekonomi dan politik di Uni Eropa, menggantikan Inggris yang memutuskan keluar dari himpunan multilateral negara-negara Benua Biru itu pada 2016.