'Surat Cerai' Inggris Sampai di Tangan Uni Eropa

Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Theresa May secara resmi memulai proses perceraian negaranya dari Uni Eropa (UE) atau dikenal pula dengan julukan Brexit -- British Exit. Britania Raya telah 44 tahun menjadi anggota organisasi kawasan beranggotakan 28 negara tersebut.

Surat pemberitahuan resmi penarikan diri Britania Raya disampaikan langsung oleh Duta Besar Inggris untuk UE Tim Barrow kepada Presiden UE Donald Tusk pada Rabu waktu setempat. Demikian seperti dilansir Al Jazeera, Kamis, (30/3/2017).

Hengkangnya Inggris, salah satu anggota utama di organisasi tersebut dinilai menyebabkan destabilisasi bagi UE yang tengah berjuang menghadapi gelombang sentimen nasionalis dan populis. Namun bagi Inggris sendiri, kondisinya disebut akan jauh lebih kacau.

Ke depan, Inggris belum dapat memastikan akan seperti apa hubungan mereka dengan UE termasuk urusan bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Sebelumnya, tepatnya sejak Inggris bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1973 hal-hal tersebut telah diatur.

Dalam pidatonya di Gedung Parlemen bertepatan dengan hari pengiriman surat pengunduran diri Inggris dari UE, PM May mendesak seluruh elemen bersatu untuk memulai "perjalanan penting".

"Kita adalah rakyat dan negara berserikat yang besar dengan sejarah membanggakan dan masa depan cerah. Dan, sekarang keputusan telah dibuat untuk meninggalkan UE, saatnya semua bersatu," ujar PM May.

Di hadapan anggota parlemen, May menegaskan ia ingin mewakili setiap warga Inggris bahkan warga UE dalam proses negosiasi Brexit. PM Inggris itu mengakui bahwa "perceraian" ini memiliki konsekuensi dan disampaikannya, Inggris menerima bahwa prosesnya tidaklah akan mudah.

Menanggapi "surat cerai" yang dikirimkan Inggris, Presiden UE Donald Tusk mengatakan, "tidak ada alasan untuk berpura-pura bahagia hari ini".

"Kami sudah kehilangan Anda (Inggris)," ungkapnya seraya menambahkan tidak ada yang menang dalam hal ini dan sekarang saatnya untuk fokus pada dampak Brexit.

Keputusan Inggris untuk berpisah dari UE dicapai pada Juni 2016 lalu melalui sebuah referendum. Setidaknya 52 persen warga mendukung Brexit, sementara 48 persen lainnya masih ingin jadi warga UE.

PM May telah berjanji akan membawa Inggris keluar dari pasar tunggal UE, namun di lain sisi ia mengatakan akan menegosiasikan sebuah perjanjian yang membuat hubungan perdagangan dengan UE "tetap dekat". May juga berkomitmen untuk membangun pemerintahan Britania Raya yang kuat, yang akan mengontrol perbatasan dan hukumnya sendiri".

Menteri Urusan Brexit, David Davis mengatakan, Inggris "di ambang negosiasi terpenting" bagi negara itu juga generasinya.