Mayoritas Warga Kanada Setuju Israel Diberi Sanksi dan Boikot

Liputan6.com, Ottawa - Mayoritas Warga Kanada meyakini pemboikotan terhadap Israel sangat mungkin dilakukan oleh negaranya. Aksi itu dilakukan jika Tel Aviv kerap melanggar hukum internasional.

Fakta tersebut terungkap dari jajak pendapat yang digelar lembaga survei terkemuka EKOS. Mereka menyebut, 78 persen warga Kanada setuju rencana boikot terhadap Israel.

66 dari 78 persen warga yang setuju memberikan alasan diberikannya sanksi dan boikot kepada Israel akibat dari langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk Israel terkait pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di wilayah sengketa Tepi Barat.

Ahli hukum dari Partai Hijau Kanada, Dimitri Lascari menjelaskan jajak pendapat itu menyimbolkan warga negara Kanada tak setuju atas kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau terhadap masalah Israel dan Palestina.

"Pemerintah Kanada nampaknya bertekad untuk mengabadikan impunitas terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel," sebut Lascaris, seperti dikutip dari Al-Araby, Jumat (3/3/2017).

"Sebagain besar warga Kanada percaya sanksi serta boikot adalah langkah yang wajar untuk menjamin penghormatan terhadap hukum internasional akan dilakukan oleh Israel," tambah dia.

Ketua LSM Kelompok Masyarakat Kanada untuk Keadilan dan Perdamaian (CJPME), Tom Woodley menyebut hasil ini seharusnya jadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan internasionalnya.

Sebab, di politik Kanada Partai Konservatif dan sekutunya menolak untuk mendorong pemerintah memberikan sanksi bagi Israel.

"Hasil jajak pendapat ini mengejutkan dan merupakan cahaya di tengah kebohongan yang dilakukan Partai Konservatif dan liberal yang menolak memberikan sanksi," sebutnya.

"Saat seruan boikot dan pemberian sanksi dicela dan disebut sebagai tipe gerakan anti-semit baru, terlihat dua per tiga warga Kanada tidak setuju dengan tuduhan itu," tambah dia.

Jajak pendapat ini muncul tak lama setelah masyarakat Kanada dalam survei sebelumnya banyak melihat Israel lebih negatif. Hal ini pun memicu tudingan Pemerintah Kanada menerapkan kebijakan bias dan tak adil terhadap Israel.