600 Buruh Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di 2 Kantor Kementerian

Sebanyak 600 buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aksi tersebut itu dilakukan guna menolak kenaikan harga BBM subsidi.

Menurut Presidium MPBI Said Iqbal, kenaikan harga BBM subsidi jenis premium sebesar Rp 2.000 per liter akan mengakibatkan daya beli buruh turun 30%. Hal itu seiring dengan naiknya harga barang, transportasi, sewa rumah, dan inflasi mencapai 19% sebagai dampai kenaikan harga BBM.

"Buruh yang hampir miskin akan menjadi miskin karena tidak ada bantuan dari pemerintah," jelas Iqbal saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (1/6/2013).

Dia berpendapat kenaikan harga BBM juga membuat peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sekitar 30%-50% menjadi sia-sia. Selain itu, buruh juga menolak kompensasi kenaikan BBM berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) karena bersifat politis jelang pemilihan umum (Pemilu)

"BLSM hanya akan menguntungkan partai dan presiden yang seolah-olah seperti sinterklas," tuturnya.

Tak hanya itu, dalam aksi hari ini  buruh juga meminta penghapusan outsourcing di perusahaan BUMN. MPBI juga meminta para buruh outsourcing di PT PLN (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Indofarma menjadi karyawan tetap atau kontrak langsung dengan perusahaan BUMN tanpa melalui agen outsourcing.

Jika pemerintah tetap menaikan harga BBM, lanjut Iqbal, MPBI akan melakukan aksi terus menerus di 25 provinsi dan 200 kabuparen dan kota. Puncaknya akan dilakukan mogok nasional yang diikuti 10 juta buruh melumpuhkan pabrik, kantor, bursa efek, pelabuhan, bandara, dan bank.

"Unjuk rasa itu akan dilakukan pada 16 Agustus 2013, yaitu saat Presiden membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2014 di Gedung DPR," papar Iqbal. (Ndw)