Rumus Sri Mulyani Mendanai Proyek Infrastruktur

Proyek LRT — Kendaraan melintas di samping proyek LRT di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (1/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Maraknya berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air mau tidak mau membutuhkan biaya yang besar. Hal itu tidak ditampik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menurut dia, dana dari APBN tidak akan cukup untuk membiayai seluruh pembangunan yang salah satunya digalakkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bentuk pendanaan lain seperti investasi dari swasta dan pinjaman.

"Kalau kita ingin menyelesaikan proyek infrastruktur lebih cepat, kita harus menggunakan blending financing (beragam macam bentuk pembiayaan), seperti melakukan pinjaman dan mengembalikannya dalam 12 tahun ke depan," jelas dia di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Pembangunan infrastruktur, adalah hal yang tidak bisa ditunda, karena fasilitas hasil proyek tersebut nantinya akan berdampak terhadap kelancaran ekonomi negara. "Kalau hanya menunggu APBN dan APBD, itu selesainya lama," tambah dia.

Dia turut memuji bentuk pembiayaan yang dilakukan SMI dengan memadukan berbagai aspek, mulai dari aspek finansial, legal dan kelembagaan.

Dia juga mengimbau kepada BUMN pemberi dana dan investasi proyek infrastruktur itu agar ikut membiayai proyek-proyek kecil semisal pembangunan pasar dan jalan raya.

"Saya harap, SMI mau masuk ke bidang-bidang infrastruktur dasar seperti pengadaan air bersih. Itu nanti ada benefitnya juga, khususnya di sektor Pariwisata," pungkas dia.

Pemerintah Indonesia sedang membangun sejumlah infrastruktur di sejumlah tempat.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Butuh 70 Persen Dana Investasi dari Swasta

Pendanaan kerap kali jadi masalah dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur. Selain faktor keuangan pemerintah juga akan memperhitungkan dua aspek lainnya dalam proyek infrastruktur, yakni legal dan kelembagaan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, APBN hanya mampu membiayai proyek sebesar 30 persen saja. Selebihnya, pemerintah akan mengandalkan peran pihak swasta terkait dana investasi.

"Kita membutuhkan 70 persen dana investasi dari pihak swasta. Oleh sebabnya, kita harus mendayagunakan swasta, baik nasional maupun asing," ungkapnya dalam acara Nawabakti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2018 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dia menambahkan, ada dua aspek di luar sisi finansial yang harus diperhatikan soal pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu aspek legal dan aspek kelembagaan. Ketiga aspek tersebut, menurutnya, harus bisa dikoordinasikan secara komprehensif.

Dalam pemaparan, dia turut memberikan contoh terkait pendanaan proyek LRT Jabodebek. Mulanya, pemerintah akan memanfaatkan dana seutuhnya dari APBN. Lewat campur tangan SMI, akhirnya perkara biaya bisa dikombinasikan dari penyertaan modal negara (PMN), serta investasi PT KAI dan Adhi Karya Tbk.

Budi pun mengatakan, aspek-aspek seperti legal dan kelembagaan adalah hal yang baru bagi kementerian teknis. Selanjutnya, ia ingin mendorong peran investasi swasta ke dalam proyek infrastruktur yang melibatkan pemerintah daerah.

"Saya yakin, pemerintah daerah juga ingin banyak mengetahui bagaimana kita memberikan kesempatan pendanaan melalui swasta ini," pungkas dia.