Pemerintah Batasi Jumlah Taksi Online per Wilayah

Sopir Taksi Online Demo, Jalan Medan Merdeka Timur Macet Parah — Kemacetan terjadi di Jalan Medan Merdeka Timur imbas demo sopir taksi online di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/2). Sopir taksi online meminta Menhub Budi Karya menghapus Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberlakukan moratorium kuota angkutan umum atau taksi berbasis aplikasi dalam jaringan (taksi online) di tiap provinsi seluruh Indonesia. Dengan adanya moratorium kuota ini, maka jika ditemukan taksi online yang beroperasi di luar kuota akan ditindak tegas.

"Tindakan tegas terhadap yang melanggar adalah tindak pidana ringan atau tilang," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja di Surabaya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/3/2018).

Turut serta dalam kunjungan kerja Menko Luhut adalah Menteri Perhubungan Budi Sumadi. Mereka menyempatkan meninjau pelaksanaan uji kendaraan bermotor (kir) gratis bagi angkutan daring di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Wiyung Surabaya.

Dia mengatakan, uji kir dan SIM A Umum adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pengemudi taksi online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Sepekan yang lalu, pemerintah telah memberi subsidi pengurusan SIM A Umum dengan biaya cuma Rp 100 ribu bagi pengemudi taksi daring. "Hari ini kami beri kemudahan lagi dengan menggratiskan pengurusan uji kir," ucapnya.

Pemerintah memberi waktu hingga sebulan ke depan untuk pengurusan SIM A Umum dan uji kir bagi para pengemudi taksi daring. Setelah itu, Pandjaitan menegaskan akan menerapkan tindakan tegas bagi yang melanggar.

"Sudah ada aturannya. Kuota taksi online juga telah diberlakukan pembatasan per wilayah. Di New York Amerika Serikat pun taksi daring juga diatur seperti ini," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Ditetapkan 3 Hari Lalu

Sumadi menambahkan, kuota taksi online per wilayah di seluruh Indonesia telah ditetapkan sejak tiga hari yang lalu, yang artinya tidak mungkin bertambah.

"Kami sudah berkirim surat kepada seluruh aplikator taksi daring agar tidak menerima atau membuka pendaftaran untuk penambahan armada. Penambahan armada selanjutnya akan diatur melalui moratorium," ujarnya.

Dengan begitu, dia menegaskan, selanjutnya akan diterapkan penegakan aturan, atau tindakan hukum tegas bagi yang melanggar.

"Segala upaya telah kami lakukan, mulai dari yang katanya mengurus uji kir dan SIM A Umum biaya mahal, sekarang sudah difasilitasi pemerintah dengan pemberian subidi," ucapnya.

Dengan demikian, dia berharap seluruh pengemudi taksi daring taat asas dan aturan. "Karena aturan yang telah kami buat tujuannya adalah demi memberi perlindungan bagi keselamatan para penumpang," katanya.