Ketua MPR: Impor Dekati Panen Raya, Harga Beras Petani Bisa Jatuh

Oleh Arthur Gideon pada 14 Jan 2018, 16:06 WIB
20151112-Beras Vietnam-Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, berharap pemerintah mengoptimalkan stok beras yang ada pada Perum Bulog untuk menurunkan harga beras. Harga beras melonjak belakangan ini dan pemerintah memutuskan mengimpor sekitar 500 ribu ton beras.

"Saya tadi ke Pasar Gede, sempat ngobrol dengan para pedagang. Ternyata di sini kenaikan harga beras sekitar Rp 2.000-2.500 per kg," kata Zulkifli, di Solo, dikutip dari Antara, Minggu (14/1/2018).

Oleh karena itu, untuk menurunkan harga beras tersebut pihaknya berharap agar stok beras yang dimiliki Bulog segera dihabiskan untuk digunakan operasi pasar besar-besaran. "Kasihan masyarakat, sekarang ini harga beras naik, harga gas naik, listrik naik," katanya.

Mengenai impor beras, pihaknya berharap agar pemerintah lebih berhati-hati melakukannya mengingat pada bulan Februari mulai memasuki panen raya.

"Kalau mau beli (impor), beli pesan tetapi jangan didatangkan. Taruh di luar negeri dulu, karena kalau masuk dan bersamaan dengan panen raya maka harga bisa hancur," katanya.

Pemerintah sebelumnya menyatakan Indonesia sudah swasembada pangan, suatu capaian ketahanan pangan yang juga disumbang peran serta TNI.

Kalaupun harus membeli beras dari luar negeri, menurut dia, akan lebih tepat digunakan sebagai stok atau cadangan ketika di dalam negeri sedang tidak ada stok.

Sebelumnya, menurut salah satu pedagang beras di Pasar Legi, Ali, untuk beras premium kini naik harga menjadi Rp 11.500 per kg - Rp 13.000  per kg dari yang seharusnya di kisaran Rp 11.000 per kg.

Sedangkan untuk beras kualitas medium, dia katakan, harganya mencapai Rp 10.000-11.000 per kg, yang melebihi HET pemerintah, yaitu Rp 9.450 per kg.

Terkait kenaikan harga itu, mereka tidak mengetahui secara pasti karena dari distributornya harga beras sudah tinggi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

1 of 2

Kemendag Buka Keran Impor

20151112-Beras Vietnam-Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta
Aktivitas penurunan beras impor dari sebuah kapal saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/11). Sekitar 27 ribu ton beras tersebut didatangkan dari Vietnam untuk menjaga kestabilan persediaan beras nasional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memutuskan untuk membuka keran impor beras khusus. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan beras di dalam negeri dan sebagai salah satu langkah untuk menekan harga beras di pasaran.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, pihaknya akan membuka impor beras khusus sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut rencananya akan mulai masuk pada akhir Januari 2018.

"Untuk mengisi gap ini, saya tidak mau mengambil risiko kekurangan pasokan saya mengimpor beras khusus. Yang diimpor 500 ribu ton, start awal," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Enggar mengungkapkan, beras tersebut akan dipasok dari dua negara yaitu Thailand dan Vietnam. Namun dia memastikan beras yang diimpor tersebut bukan jenis beras yang sudah mampu diproduksi di Indonesia.

"Dari berbagai negara yang ada. Dari Vietnam, Thailand, kita masukkan.‎ Beras yang tidak ditanam di dalam negeri. ‎Beras IR64 tidak kami impor, tetapi kami memasok beras impor," kata dia.

Menurut dia, impor ini dilakukan guna mengisi pasokan beras di dalam negeri sambil menunggu masa panen pada Februari-Maret 2018. Dengan adanya tambahan beras impor ini diharapkan tidak ada kekhawatiran soal kelangkaan dan kenaikan harga beras.

"Kita sambil menunggu karena panen ada setiap hari, hanya jumlahnya yang berbeda, diperkirakan Februari-Maret akhir baru ada. Dengan demikian maka tidak ada kekhawatiran kekurangan pangan. Masalah perut, masalah pangan itu menjadi prioritas, jangan kita mengambil risiko dan ada pertentangan, petani juga konsumen. Dia juga harus memberi beras dan tidak boleh ada kekosongan pasokan," tandas dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓
mbahwinmbahwin

Harga sembako sangat rawan jadi gorengan isu politik, naik salah turunpun salah. Dlm hal ini pemerintah harus mengutakan kepentingan yg lebih besar. smg P. Jokowi bisa mengambil keputusan yg tepat