Sukses

Pemindahan Ibu Kota Tunggu Restu Jokowi

Penyelesaian kajian atau studi pemindahan ibu kota ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2017.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan akan langsung menindaklanjuti, jika kajian atau studi pemindahan ibu kota Jakarta ke luar Jawa disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun ini.
 
Pada tahap pertama, hal yang dilakukan adalah menyiapkan secara detail perencanaan wilayah. 
 
"Setelah itu, (jika disetujui Presiden) disiapkan detail perencanaan wilayah, sekaligus skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (13/12/2017). 
 
 
Rencananya, Bambang mengaku, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan menggunakan skema pendanaan KPBU. Dengan demikian, realisasi rencana tersebut bukan saja dibiayai dari pemerintah melalui anggaran negara, tapi juga melibatkan pihak swasta. 
 
"Skema (pendanaan) kerja sama pemerintah dan swasta," terangnya.  
 
Sementara dikonfirmasi mengenai kebutuhan pendanaan maupun jangka waktu pemindahan ibu kota, Bambang mengaku sedang dalam tahap pengkajian. "Masih dikaji," tutur dia. 
 
Seperti diberitakan sebelumnya, penyelesaian kajian atau studi ini ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2017. Selanjutnya hasil dari kajian pemindahan ibu kota akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.  "Akhir Desember ini selesai. Kemudian saya lapor ke Presiden dulu," papar Bambang.
 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

RI Mau Pindah Ibu Kota, dari Mana Sumber Dananya?

Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa kembali bergulir. Sebab, kajian atau studi pemindahan ini dipastikan selesai pada akhir Desember 2017. Rencananya untuk skema pendanaan, pemerintah akan menggandeng pihak swasta.

"Skema (pendanaan) kerja sama pemerintah dan swasta," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Skema pendanaan tersebut dikenal dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bambang tidak menjelaskan lebih rinci mengenai skema KPBU dalam rencana pemindahan Ibu Kota.

Yang pasti, dia pernah menyampaikan, skema ini akan masuk dalam kajian tersebut. "Kajiannya selain lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan (pendanaan), dan lainnya. Tapi belum sampai mengenai desain kotanya," ujar Bambang.

Mantan Menteri Keuangan itu mengaku sudah ada beberapa lokasi yang menjadi calon ibu kota baru Indonesia. Namun, Bambang pun tak menyebutkan secara detail.

"Ada beberapa kandidat (ibu kota). Daerahnya A, B, C, tidak boleh disebut. Yang pasti di luar Jawa," ucap Bambang.

Penyelesaian kajian pemindahan ibu kota atau studi ini ditargetkan Bambang tuntas pada akhir Desember 2017. Selanjutnya hasil dari kajian pemindahan ibu kota akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Akhir Desember ini selesai. Kemudian saya lapor ke Presiden dulu," ucap Bambang.

Jauh sebelumnya, Bambang juga pernah menyebut Kalimantan menjadi daerah yang cocok sebagai ibu kota negara.

"Yang pasti di luar Jawa. Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," Bambang menerangkan.

Bambang bilang, Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Ada pun ibu kota baru Indonesia akan digantikan di Kalimantan. Hal ini layaknya di negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Brasil.

"Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan. Sedangkan ibu kota baru Kalimantan jadi pusat administrasi pemerintahan, seperti New York dan Washington DC di AS, serta Brazilia dan Sao Paulo di Brasil," ucapnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.