Menhub: Pelaku Usaha Siap dengan Aturan Taksi Online

Liputan6.com, Makassar - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan aturan tentang taksi online. Peraturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang disahkan pada 24 Oktober 2017. Aturan itu berlaku pada 1 November 2017.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menuturkan, Peraturan Menteri Nomor 108 itu diterbitkan sebagai bentuk penyetaraan antara angkutan konvensional dan angkutan online.

"Jadi poin-poinnya sama, tapi saya hanya ingin menyampaikan filosofinya, filosofi dari pada Permen (Peraturan Menteri) itu adalah kesetaraan, kesetaraan antara online dan konvensional," kata Budi Karya Sumadi di Makassar, seperti ditulis Minggu (29/10/2017).

Budi Karya Sumadi mengungkapkan angkutan konvensional selama ini telah mendapat tempatnya sendiri di masyarakat sementara angkutan daring atau angkutan online hadir sebagai keniscayaan.

"Taksi konvensional adalah suatu kegiatan-kegiatan yang telah mewadahi masyarakat sudah sekian tahun dan mendapat tempatnya sendiri, sementara taksi online adalah suatu keniscayaan," ungkap dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus hadir memberikan payung dan kesetaraan itu. Ia kemudian berharap agar semua peraturan itu dapat berjalan dengan baik, apalagi dirinya telah bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan angkutan online, yakni Grab, Uber dan Gojek beserta Organisasi Angkutan Antar Daerah (Organda).

Dari hasil pertemuan itu, menurut Budi, perusahaan taksi online dan konvensional sepakat dengan isi Peraturan Menteri Nomor 108.

"Kemarin saya sudah ketemu tiga pelaku usaha taksi online, sudah ketemu organda dan mereka menyatakan siap untuk itu," ujar dia.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Nomor 108 merupakan peraturan pengganti dan revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Agung beberapa waktu lalu membatalkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: