Prediksi UMP DKI Jakarta di 2018, Berapa Besarannya?

Demo buruh menuntut kenaikan UMP DKI 2017 (Liputan6.com/ Delvira Chaerani Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,72 persen. Jika mengacu pada penetapan ini, maka UMP 2018 DKI Jakarta diperkirakan sebesar Rp 3.648.035.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Unsur Pengusaha, Sarman Simanjorang mengatakan, skema perhitungan kenaikan UMP di Ibu Kota yaitu besaran UMP 2017 Rp 3.355.750 x 8,71 persen yaitu Rp 292.285. Dengan demikian, besaran UMP 2018 jika mengikuti ketetapan Kemnaker adalah Rp 3.355.750 + Rp 292.285 yaitu Rp 3.648.035.

"Berarti antara Rp 3.355.750 dikali 8,72 persen. Ini kan berdasarkan PP 78 (PP 78/2015 tentang Penguahan). Kalau dari hitung-hitungannya berarti kita ada di angka Rp 3.648.000. Itu perkiraan UMP 2018 kalau mengacu kepada PP itu," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Menurut Sarman, kenaikan upah sebesar Rp 292.285 ini dianggap ideal mengingat kondisi sejumlah sektor usaha juga tengah lesu. Terlebih lagi, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga dinilai menuntut‎ kenaikan upah terlalu tinggi, yaitu Rp 650 ribu.

"Kalau dari serikat pekerja kan meminta sekitar Rp 3,9 juta, naik Rp 600 ribuan. Iya (cukup ideal) menurut hemat saya dengan kondisi seperti ini," tandas dia.

Tonton Video Pilihan Ini:

2 dari 2 halaman

Naik 8,71 Persen

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Besaran kenaikan tersebut merupakan ‎total penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)‎ Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017," dikutip dari Surat Edaran Kemnekar yang diterima Liputan6.com di Jakarta.

Dalam Surat Kepala BPS tersebut, menetapkan inflasi nasional sebesar 3,72 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen. Maka jika kedua komponen tersebut dijumlahkan menjadi sebesar 8,71 persen.

Sedangkan formula untuk menghitung besaran UMP 2018 yaitu besaran UMP 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara besaran UMP 2017 x (tingkat infasi+pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015‎.

Dengan demikian, besaran UMP 2018 di masing-masing provinsi yaitu UMP 2017‎ + (UMP 2017 x 8,71 persen).