Asosiasi: Bohong Bila Tidak Ada PHK Pekerja Tol

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) memprediksi para operator jalan tol akan tetap mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para pekerjanya. Ini imbas dari program elektronifikasi jalan tol yang akan efektif berlaku pada 31 Oktober 2017.

 

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengungkapkan, saat ini setidaknya ada sekitar 10 ribu pekerja yang terlibat dalam pembayaran gardu tol secara nasional. Dari 10 ribu jumlah pekerja tersebut, hal yang digarisbawahi adalah tidak semuanya pekerja dari Jasa Marga. 

 

 

"Masih ada 11 operator jalan tol di luar Jasa Marga. Dan itu mayoritas outsorching. Mereka bisa PHK kapan saja," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (23/10/2017).

 

Dia mengakui, masih ada upaya dari Jasa Marga yang ditawarkan kepada pekerja untuk alih profesi sebagai wirausaha atau di posisi lain. Namun hal ini tidak ditiru operator tol lainnya.

 

Untuk itu, dia meminta kepada perusahaan-perusahaan operator tol lain untuk berinovasi memikirkan nasib para pekerja tol tersebut. Selama ini pekerja di gardu tol selain Jasa Marga tersebut tidak mempunyai asosiasi pekerja, sehingga sulit untuk menyuarakan aspirasinya. "Jadi kalau dibilang tidak akan ada PHK itu kebohongan besar," tegas dia.

 

Mirah juga menegaskan, kemacetan yang terjadi di jalan tol ini bukan semata-mata karena kinerja para pekerja gardu tol dimana pelayanannya lambat. Melainkan, karena jumlah kendaraan yang sudah terlalu banyak.

 

Selain tak muatnya jalan tol untuk menampung kendaraan, penindakan kendaraan-kendaraan berat di jalan tol juga kurang tegas. Banyak truk dengan kecepatan 20 km/jam, hal ini yang juga mengakibatkan kemacetan.

 

"Sesungguhnya ketika Pak Jokowi bilang ini untuk kenyamanan masyarakat, kenyamanan yang mana. Ketika tol Semanggi, Karang tengah itu macet atau tidak? Itu macet. Karena sudah tidak nampung," dia menandaskan.