Bahas Freeport, Menteri Jonan Undang Gubernur Papua Makan Siang

Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Gubernur Papua Lukas Enembe, seusai pertemuan pada Sabtu (7/10/2017) siang. (Foto: Dok Kementerian ESDM)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua pada Sabtu siang ini. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Papua satu bahasa dengan pemerintah pusat terkait perundingan dengan Freeport.

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi Mustofa Djurait bercerita, Menteri ESDM mengundang Pemerintah Daerah Papua untuk makan siang di Rumah Dinas Menteri ESDM di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung pada pukul 12.30 hingga 14.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut, selain Gubernur Papua Lukas Enembe, hadir pula Bupati Puncak Jaya Willem Wandik dan anggota Komisi VII DPR RI untuk Daerah Pemilihan Papua, Tony Wardoyo.

Adapun dari pihak Kementerian ESDM turut hadir Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dan beberapa pejabat lainnya.

Tujuan pertemuan ini adalah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali terlibat dalam perundingan dengan Freeport. Sebelumnya, Jonan telah memanggil Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dan Eksekutif Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Dalam pertemuan hari ini, Gubernur Papua menyatakan bahwa Pemerintah Papua baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang terkait dengan operasi Freeport sangat mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan Freeport.

"Pemerintah dan masyarakat Papua sepakat dan satu bahasa dengan pemerintah pusat dalam menghadapi Freeport," jelas dia kepada Liputan6.com, Sabtu (7/10/2017).

Pemerintah Papua juga mendorong agar perundingan berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Papua dan Indonesia.

Terkait divestasi, Pemerintah Papua sepakat dengan pemerintah pusat bahwa akan ada porsi 10 persen saham Freeport untuk Papua.

"Nanti akan dibagi secara proporsional antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten," jelas Hadi. Masyarakat adat juga akan mendapatkan porsi saham di dalam pembagian 10 persen ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Pertemuan dengan Freeport

Sebelumnya, CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dan Eksekutif Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas menemui Menteri‎ ESDM Ignasius Jonan pada Jumat kemarin. Pertemuan tersebut membahas mengenai opsi pelepasan saham (divestasi) Freeport Indonesia.

Staf ‎Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengatakan, pada Jumat siang sekitar pukul 10.45 WIB, dua petinggi Freeport menemui Ignasius Jonan di Kantor Kementerian ESDM.

"Tadi CEO Freeport Richard Adkerson dan Tony Wenas hadap Pak Jonan. Pak Jonan didampingi Sekjen, Kepala Biro Hukum dan saya," kata Hadi.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, ‎petinggi Freeport menyampaikan akan tetap menjalankan kerangka dasar perundingan, yaitu divestasi 51 persen, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), serta penerimaan negara.

"Di situ konteksnya Freeport membahas soal framework atau kerangka dasar kesepakatan bersama terkait divestasi 51 persen, pembangunan smelter kemudian penerimaan negara baik pajak, retribusi dan lain-lain itu lebih besar dibandingkan Kontrak Karya," tutur Hadi.

Freeport masih berkomitmen dengan kesepakatan‎ yang telah dibuat, yaitu mengenai divestasi 51 persen ke pihak nasional, pembangunan pabrik smelter dan stabilitas investasi mengenai penerimaan negara jauh lebih baik ketika berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Pada prinsipnya, Freeport tetap komitmen dengan kesepakatan yang sudah diambil," ucapnya.

Gandeng Iwan Fals, Tribute To Black Brothers Gelar Konser di TIM