Top 3: Larangan PNS Pakai Elpiji 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini tak bisa menikmati konsumsi Elpiji bersubsidi. Hal ini sudah disetujui beberapa pemerintah daerah (pemda) agar PNS-nya mengonsumsi Elpiji nonsubsidi.

Pertamina telah bekerja sama dengan 102 pemda. Dalam kerja sama ini terdapat imbauan agar PNS tidak mengunakan elpiji bersubsidi.

Artikel mengenai larangan PNS menggunakan Elpiji 3 kg ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Selasa (19/9/2017):

1. PNS di 102 Daerah Dilarang Pakai Elpiji Subsidi, Ini Daftarnya

Vice President Domestic Gas PT Pertamina (Persero) Kusnendar mengatakan, Pertamina telah bekerja sama dengan 102 pemda, untuk menerapkan penyaluran subsidi elpiji bersubsidi 3 Kilogram (Kg). Hal itu dilakukan dengan mengimbau PNS tidak mengunakan elpiji bersubsidi.

"Total sudah ada 102 Pemda tingkat I dan II yang mendukung penggunaan elpiji subsidi," kata Kusnendar, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar mengatakan, imbuan larangan PNS menggunakan elpiji bersubsidi mengingat PNS dinilai sudah mampu‎. "Sehingga subsidinya lebih mengena (tepat sasaran‎)," ucap Iskandar.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Tutupnya Pusat Perbelanjaan Bukan karena Bisnis e-Commerce

Pusat perbelanjaan di DKI Jakarta dalam waktu belakangan ini tengah menghadapi tekanan. Setelah pusat perbelanjaan Glodok yang kini ditinggalkan pelanggan, kini giliran Matahari yang menutup dua gerainya yaitu di Psaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai.

Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap hal tersebut wajar. Namun dirinya tidak setuju jika penutupan gerai ini semata-mata karena berkembangnya industri e-commerce atau penjualan online.

"Tapi saya tidak yakin bahwa penyebab utamanya adalah e-commerce karena dari data yang ada baru sekitar 29 persen atau sekitar 26,3 juta jiwa masyarakat kita yang baru memanfaat internet untuk berbelanja itupun tidak semuanya aktif," kata Sarman.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Hadapi Kendala Daftar Online CPNS Kemenkeu, Lapor ke Sini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka lowongan 2.880 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017. Kemenkeu mengimbau seluruh calon pelamar untuk menghubungi nomor resmi bila mengalami kendala saat pendaftaran online di situs http://rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Kendala-kendala tersebut misalnya NIK dan password salah sehingga tidak bisa login pada http://rekrutmen.kemenkeu.go.id dan Tidak dapat mengunci data setelah menyelesaikan pendaftaran online.

Berita selengkapnya baca di sini