Bangun Poros Maritim, 2 Srikandi Kabinet Jokowi Jalin Kerja Sama

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dan Menteri BUMN Rini Soemarno sepakat memperkuat kerjasama dalam mempercepat pembangunan di sektor kelautan dan perikanan RI. (Ilyas/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sepakat memperkuat kerja sama dalam mempercepat pembangunan di sektor kelautan dan perikanan RI.

Menteri Susi mengatakan, kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan BUMN sebenarnya sudah terjalin lama. Kerja sama ini salah satunya implementasi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Tentunya kita ingin memperkuat sinergi antara kita dengan Kementerian BUMN dan perusahaannya juga. Kita ingin Indonesia jadi poros maritim dunia, tanpa itu, semua tidak bisa kita lakukan," kata Susi di kantornya, Kamis (14/9/2017).

Dijelaskan Susi, secara spesifik, tujuan kerja sama untuk mengoptimalkan dukungan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan guna kesejahteraan masyarakat. Khususnya terhadap pembangunan di lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani meliputi dukungan BUMN dalam rangka pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Tentunya, dikatakan Susi, dukungan pengembangan SKPT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

"Tentu saya dan Bu Rini ingin mempererat sinergi ini supaya semua mendapatkan hasil yang diharapkan, menuju kompetisi global," tambahnya.

Tidak hanya kerja sama dua Kementerian, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Perum Jasa Tirta ll tentang Pengembangan Riset Perikanan Tangkap Berbais sBudidaya Culture Based Fisheries di Perairan Waduk lr. H. Djuanda Kabupaten Purwakarta.

Adapun ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan riset untuk kegiatan pengusahaan dan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya secara berkelanjutan di Waduk Ir. H. Djuanda; pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan. dan pendampingan terhadap masyarakat dalam kegiatan pengusahaan dan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya secara berkelanjutan di perairan Waduk lr. H Djuanda; dan penyiapan data, informasi, dan biaya oleh Perum Jasa Tirta ll Jatiluhur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Langkah menuju poros maritim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Guna mewujudkannya, Indonesia perlu berbenah diri, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan manajemen pelabuhan, dan membuka peluang investasi sehingga sejalan dengan 5 pilar utama yang dicanangkan Presiden.

"Untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus banyak berbenah diri," kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

Pertama, disebutkan Budi Karya, membangun dan mengembangkan infrastruktur antar pulau. Sebagai contoh, sambungnya pembangunan konektivitas, seperti transportasi laut antar pulau di Tanah Air.

Kedua, sistem pelabuhan di Indonesia harus berstandar internasional agar akses pelayanan di seluruh pelabuhan lebih baik. Pasalnya, Budi bilang, banyak pelabuhan yang panjang, tapi minim alat sehingga produktivitasnya sangat rendah.

"Perlu juga perbaikan manajemen pelabuhan sebagai langkah ketiga. Menerapkan teknologi ‎informasi yang baik di transportasi laut, dan masing-masing pelabuhan kini memiliki sistem. Nanti semua sistem akan jadi satu," papar Budi.

Dengan sistem tersebut, diakui Budi, tidak akan lagi terjadi kapal terlalu lama menunggu muatan di pelabuhan. "Saat saya berkunjung ke Priok, terlihat banyak kapal yang menanti. Kita curiga, karena mereka menunggu muatan dari Indonesia ke luar negeri. Kalau ada sistem yang baik, tidak akan terjadi satu kapal nunggu muatan yang akan datang," jelasnya.

Dirinya berharap, otoritas pelabuhan dapat memprioritaskan barang untuk kapal yang datang. Budi mengaku, selain memangkas waktu bongkar muat kapal (dwelling time), otoritas pelabuhan diminta melakukan deregulasi terhadap layanan jasa kepelabuhan.

‎"Pemerintah juga membuka peluang investasi di sektor maritim, khususnya di bidang transportasi karena melalui investasi maka pembangunan lebih luas dan terjangkau. Jadi kami undang investasi di sektor ini," ucap Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.

Langkah ini dilakukan sejalan dengan 5 pilar utama Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. ‎Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, komitmen menjaga sumber daya laut, fokusnya pada membangun kedaulatan pangan melalui industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

"Natuna, Bitung, belum ada kegiatan perikanan yang membanggakan dan memberi profit besar, padahal Bu Susi sudah berhasil mengusir illegal fishing. Tapi apa yang harus kita lakukan setelah itu? Yakni membuat pusat penangkapan ikan yang baik. Diharapkan pelaku usaha bantu pemerintah supaya perikanan menjadi potensi devisa bagi negara," jelas Budi.

Pilar ketiga, lanjutnya, komitmen mendorong perkembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan pembangunan laut, logistik, dan perkapalan.

Keempat, diplomasi maritim.

"Pilar kelima, Indonesia wajib membangun pertahanan maritim termasuk menjaga keselamatan pelayaran dan maritim. Kita prihatin banyak sekali kecelakaan yang membuat kita mengelus dada," tandas Budi.