Akibat Macet, Jabodetabek Kehilangan Potensi Ekonomi Rp 39,9 T

Pemerintah Wacanakan Pembatasan Mobil Berdasarkan Kapasitas Mesin di Jakarta — Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (6/9). Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah mewacanakan pembatasan kendaraan mobil berdasarkan kapasitas mesin (CC kendaraan). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Masalah transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) semakin lama semakin kompleks. Meski pembangunan transportasi massal tengah dilakukan, namun kemacetan yang terjadi semakin lama justru semakin parah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, peranan transportasi pada awalnya lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan, lanjut dia, sistem transportasi telah berperan sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi yang memberikan dampak pada perekonomian.

"Dari sisi makro ekonomi, transportasi memegang peran strategis dalam meningkatkan PDB nasional. Karena sifatnya sebagai derived demand yang artinya apabila penyediaan transportasi meningkat akan memicu kenaikan PDB," ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Namun di Jabodetabek, kerugian akibat berbagai masalah di sektor transportasi seperti kemacetan, kata Erwin, telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Bank Dunia, masyarakat Jabodetabek umumnya menghabiskan waktu minimal 3,5 jam di kemacetan.

"Nilai ekonomi yang hilang dalam 1 tahun sama dengan Rp 39,9 triliun. Karena waktu yang terbuang tersebut apabila digunakan untuk melakukan kegiatan produktif dalam 1 tahun bisa mendatangkan pendapatan bagi kota hingga US$ 3 miliar atau setara Rp 39,9 triliun," kata dia.

Erwin mengungkapkan, saat ini peran infrastruktur transportasi di Jabodetabek masih diwarnai dengan karakteristik transportasi yang kualitas pelayanannya rendah dan cakupan pelayanan yang terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan swasta sangat diperlukan dalam proses pembangunan hingga peningkatan kualitas layanan.

"Meski beberapa usaha pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek telah dilakukan, seperti penambahan bus Transjakarta dan KRL. Tapi keberadaan bus Transjakarta dan KRL dinilai belum cukup untuk mengurangi kemacetan karena jalur yang tersedia belum terkoneksi secara keseluruhan dengan sarana transportasi lainnya," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

MRT Jadi Pendorong Aktivitas Ekonomi

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan‎ pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta bukan hanya untuk gagah-gagahan atau sekadar membuat Jakarta sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Proyek transportasi massal ini akan menekan tingkat kemacetan dan menjadi pendorong kegiatan ekonomi di Ibu Kota.

Dia menjelaskan, pembangunan MRT merupakan titik awal dari upaya pemerintah yang secara serius mengurai dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Sebab sebagaimana diketahui, Jakarta merupakan salah satu kota termacet di dunia.

"Sebenarnya solusi untuk mengatasi kemacetan itu banyak alternatif. Namun yang paling penting adalah perbaikan sistem transportasi massal," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

Pembangunan MRT, kata Bambang, menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem transportasi massal. Oleh sebab itu dia berharap, jika pembangunan MRT sudah rampung, warga Jakarta turut mendukung dengan cara meninggalkan kendaraaan pribadi dan beralih ke transportasi massal.

"Sehingga dapat mengurangi kemacetan dan dan menjadikan kegiatan aktivitas sehari-hari lebih produktif dan lebih efisien," kata dia.

Selain itu, bagi Bambang, keberadaan MRT tidak sekadar alat transportasi, tapi juga sarana pendorong pengembangan dan aktivitas ekonomi di Jakarta.

"Ini antaran nanti di stasiun-stasiun MRT bisa dikembangkan pusat bisnis dan perbelanjaan," ujar dia.