DPR Dorong BUMN dan Swasta Ikut Miliki Saham Freeport

Sebelumnya, Direktur Center for Indonesia Resources Strateic Studies (Cirruss) Budi Santoso mengatakan, pemerintah adalah pihak yang paling utama memiliki saham yang dilepas perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

"Pemerintah adalah opsi pertama," kata Budi, saat berbincang dengan Liputan6.com, kemarin.‎

Jika pemerintah ‎tidak berminat memiliki saham Freeport, baru ditawarkan ke BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lalu berikutnya ke pihak swasta nasional. "Baru ditawarkan ke BUMN, dan swasta nasional," ucap Budi.

Karena itu, Budi menegaskan, ‎pemerintah harus sanggup membeli saham Freeport, setelah perusahaan tersebut ikhlas melepas sahamnya, "Tidak ada alasan pemerintah tidak sanggup. Pasti bisa," ‎tegas Budi.‎

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang‎ pelaksanaan kegiatan tambang mineral dan batubara‎. Peraturan tersebut menyebutkan Perusahaan tambang asing yang melepas sahamnya harus menawarkan Pemerintah ‎terlebih dahulu, kemudian Pemerintah Daerah atau provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha swasta nasional.

Dalam Peraturan tersebut juga menyebutkan, setelah 5 tahun sejak berproduksi Perusahan tambang wajib melakukan disvestasi secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki peserta Indonesia.

Divertasi saham dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi, tidak boleh kurang dari persentase 20 persen untuk tahun ke enam, 30 persen tahun ke tujuh, 37 persen tahun ke delapan, 44 persen tahun kesembilan, dan 51 persen untuk tahun ke 10.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah memiliki saham Freeport sebesar 9,36 persen. Dengan begitu, saham yang harus dilepas perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut sebesar 41,64 persen, untuk menggenapi saham menjadi 51 persen.