Buat Danai Infrastruktur, Utang RI Belum Bisa Kurangi Kemiskinan

Oleh Fiki Ariyanti pada 17 Jul 2017, 19:38 WIB
Ilustrasi utang

Liputan6.com, Jakarta Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 3.672 triliun hingga Mei 2017. Pemerintah menyatakan utang ini diperuntukkan bagi kegiatan produktif, salah satunya membangun infrastruktur.

Seiring itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia naik 6.900 orang menjadi 27,77 juta orang di Maret 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, utang pemerintah lebih banyak digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur.

Penyerapan tenaga kerja yang bisa berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran baru akan terasa ketika proyek pembangunan infrastruktur berjalan.

"Utang pemerintah arahnya banyak ke infrastruktur, tapi tergantung tahapan pembangunannya. Kalau baru pinjam, tapi belum ada pembangunannya, ya tidak akan menurunkan (kemiskinan)," tegas Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Dampak pembangunan infrastruktur, sambungnya, baru akan terasa ketika proyek infrastruktur mulai dibangun. "Pada waktu pembangunan berjalan, pengaruhnya lumayan bagus. Karena orang yang bekerja di waktu pembangunan infrastruktur umumnya pekerja menengah ke bawah," ucap Darmin.

Pemerintah akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air.

"Infrastruktur jalan terus. Tapi angka kemiskinan naik sedikit karena itu bukan sifat yang mendasar, tapi lebih karena persoalan musim, harga, dan produksi," ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Di samping itu, Darmin bilang, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerataan ekonomi, seperti redistribusi lahan, dan sebagainya. "Kebijakan pemerataan harus bisa di push. Itu kan belum jalan. Baru mulai jalan sedikit, tapi Agustus ini kita akan percepat," dia memaparkan.

Sementara Kepala BPS, Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengatakan, kunci untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan, antara lain, pertama, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas.

Kedua, pembangunan infrastruktur supaya mudah mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, dan ketiga, social inclusion.

"Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak berguna bagi seluruh lapisan. Pemerintah juga harus memberi kesempatan yang sama sama untuk penduduk miskin dalam bidang pendidikan dan kesehatan, inilah yang dinamakan social inclusion," terangnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial, M Sairi Hasbullah menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dikejar pemerintah saat ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok terbawah. Di sektor konstruksi misalnya, pendapatan orang miskin naik 2 persen, sektor perdagangan lebih dari 2 persen, dan buruh di sektor industri hampir 3 persen.

"Tapi ada dinamika lain, pembangunan infrastruktur memang menaikkan pendapatan, tapi garis kemiskinan dan inflasi atau harga-harga kebutuhan pokok naiknya lebih cepat, sehingga kenaikan pendapatan tidak bisa mengejar inflasi yang naiknya lebih cepat," pungkas Sairi.

Tonton video menarik berikut ini: