Pemerintah Perlu Kebut Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Bandara

Oleh Septian Deny pada 10 Mar 2017, 20:54 WIB
Pekerjaan konstruksi tol Kunciran - Bandara dengan total panjang 14,18 kilometer (km) masih menunggu pembebasan tanah.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai perlu lebih aktif dalam menangani pembebasan lahan tol Kunciran-Bandara. Sebab, sejak 2012 hingga saat ini progres pembebasan lahan tersebut belum berjalan signifikan.

Ahli Bidang Infrastruktur, Danang Parikesit‎ mengatakan, ada dua risiko yang harus diperhatikan investor dalam pembangunan jalan tol di Indonesia yaitu akuisisi lahan dan pelaksanaan konstruksi. Keduanya masih menjadi kendala yang menghantui pengembang jalan tol meskipun pemerintah telah memberikan payung hukum untuk meminimalkan dua risiko tersebut.

"Cepat atau lambatnya pembebasan lahan erat kaitannya dengan kemampuan Pemda dan BPN dalam menyelesaikan prosesnya," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Danang mengungkapkan,risiko akuisisi lahan sangat berkaitan erat dengan kemampuan BPN dan pemerintah kota dan kabupaten untuk menyediakan lahan bagi pembangunan jalan tol.

Menurut dia, instrumen regulasi untuk penyediaan lahan bagi infrastruktur sebenarnya sudah cukup. Faktanya di Jawa yang penduduknya padat, persentase lahan yang dibebaskan jauh lebih besar dibandingkan yang tidak bebas.

"Persoalannya lebih kepada keahlian petugas pengadaan lahan dan komitmen penuh dari pemerintah daerah. Kalau Bupati atau Wali Kota berkerjanya setengah hati tentunya akan sulit proses pembebasan lahannya," lanjut dia.

Seharusnya ruas tol yang lokasinya terkendala pembebasan lahan berkaca dengan daerah lain yang proses pembebasan lahannya berjalan lebih cepat. Apalagi jika masyarakatnya sudah bersedia untuk pindah.

"Selain itu, perlu juga diingat untuk pembebasan lahan sesuai peraturan melibatkan apraisal independen untuk menetapkan harga tanah yang mengacu kepada peraturan yang berlaku sehingga pemilik tanah akan tetap diuntungkan," jelas dia.

Seperti diketahui pekerjaan konstruksi tol Kunciran - Bandara dengan total panjang 14,18 kilometer (km) masih menunggu pembebasan tanah. Saat ini progress pengadaan tanah hanya mencapai 26,1 persen. Padahal, proyek tol kunciran-bandara masuk dalam proyek JORR 2 dan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dijadikan prioritas Presiden Jokowi.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menegaskan pekerjaan baru dapat dimulai apabila lahan yang ada di seksi IV sudah tersedia lebih 50 persen.

Jalan tol Kunciran - Bandara diharapkan tersedia lahan yang sangat besar yang dibagi ke dalam empat seksi pekerjaan meliputi seksi I Kunciran, Pakojan, Cipete. Seksi II Cipete, Poris Plawad Indah, Buaran Indah, Tanah Tinggi. Kemudian, seksi III Tanah Tinggi, Batusari, Batujaya, Belindung, Pajang, Jurumudi, dan Seksi IV Jurumudi dan Benda.

‎Jalan yang akan melintasi 12 kelurahan di lima kecamatan di Kota Tangerang ini membutuhkan sebanyak 2.497 bidang tanah dengan luas total lahan yakni 1.226,965 meter persegi.

"Kami berharap Pemkot Tangerang dan BPN dapat mendukung percepatan pembebasan lahan pada segmen-segmen yang menjadi prioritas sehingga pembangunan konstruksi proyek ini dapat segera dimulai," ungkap Herry.

Jalan tol ini nantinya merupakan jalur alternatif menuju bandara Soekarno Hatta sebagian akan dibangun melayang (elevated), serta sebagian lagi di bawah untuk mengurai kepadatan lalu-lintas di Kota Tangerang, terutama jalan yang menuju Bandara Soekarno Hatta. (Dny/Gdn)