Sukses

Sri Mulyani: Harus Kerja Maksimal untuk Turunkan Kesenjangan

Menkeu Sri Mulyani harap Indonesia mampu menurunkan angka ketimpangan menjadi rendah.

Liputan6.com, Banda Aceh - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemberdayaan instrumen keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menciptakan pembangunan yang merata serta mengurangi kesenjangan penghasilan penduduk Indonesia.

Sri Mulyani menuturkan, ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari masih tingginya gini ratio. Hal itu menggambarkan ukuran ketimpangan dengan nilai berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi indeks gini, menunjukkan besarnya ketimpangan.

"Indonesia saat ini ratio gininya mencapai 0,39, itu masih tinggi. Kita harus bekerja semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang lebih merata seperti harapan Presiden yang menginginkan ratio gini Indonesia terus turun," ujar Sri Mulyani, Kamis (5/1/2017).

Sri Mulyani menambahkan tingginya rasio gini maka akan melemahkan kemampuan satu negara untuk tumbuh dalam jangka panjang.

Melalui instrumen fiskal seperti APBN, kebijakan moneter bank sentral serta kebijakan ekonomi struktural berupa paket ekonomi yang kompetitif, Sri Mulyani berharap Indonesia mampu menurunkan angka ketimpangan menjadi lebih rendah.

Salah satu komponen yang penting dalam APBN kata Sri Mulyani adalah penerimaan pajak non-migas, yaitu penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu individu maupun organisasi. Penerimaan pajak tersebut dinilai Sri masih rendah.

"Dari 30 juta-an peserta wajib pajak di Indonesia, hanya sebagian kecil yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, dan yang membayar pajak secara teratur tidak sampai 10 juta peserta," ujar dia.

Sri Mulyani menuturkan, rendahnya partisipasi masyarakat terutama para wajib pajak menyebabkan anggaran APBN selalu defisit, sehingga negara harus berutang karena angka belanjanya yang lebih tinggi.

"Itulah makanya, kita lakukan beberapa kebijakan di bidang pajak seperti tax amnesty dalam rangka meningkatkan pendapatan negara sehingga proses pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui tranfer dana ke daerah dari pemerintah pusat," jelas dia.

Menanggapi keberhasilan program tax amnesty atau pengampunan pajak tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlah peserta yang ikut dalam program itu masih rendah karena baru mencapai dua persen dari total jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.

"Jumlah wajib pajak ini pun masih sedikit. Seharusnya dengan total jumlah penduduk 200 juta jiwa saja, jumlah wajib pajaknya mencapai 60 juta. Dengan itu pemerintah dapat maksimal menggunakan instumen fiskal untuk kesejahteraan bangsa Indonesia," ujar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Serahkan Bantuan ke Pidie Jaya


Serahkan Bantuan ke Pidie Jaya

Selain memberikan kuliah umum Universitas Syiah Kuala, Sri Mulyani juga menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa logistik dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan dan sarana ibadah untuk korban gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

"Bantuan kemanusian yang kita salurkan ini merupakan sumbangan dari pegawai Kementerian Keuangan dari tingkat pusat dan kantor wilayah di seluruh Indonesia," tutur dia, seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan bantuan yang disalurkan kepada korban bencana ini adalah kegiatan Kementerian Keuangan Peduli Pidie Jaya yang merupakan wujud nyata kepedulian keluarga besar Kementerian Keuangan terhadap musibah gempa bumi berkekuatan 6,5 yang melanda kawasan Pidie Jaya pada 7 Desember 2016.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya tersebut, Sri Mulyani yang menggenakan jilbab berwarna coklat juga melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kembali delapan unit ruang kelas di SMP Negeri 2 Meureudu, Pidie Jaya.

Meski hujan lebat melanda, Sri Mulyani menyempatkan diri bersalaman dengan siswa dan siswi di sekolah SMP Negeri 2 Meureudu, Pidie Jaya.

Menkeu berharap bantuan kemanusiaan dari Kementerian Keuangan tersebut dapat meringankan beban dan mendukung upaya pemerintah setempat untuk mengembalikan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat Pidie Jaya.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut didampingi Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas dan Wakil Bupati Said Mulyadi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.