Bahas Kondisi Ekonomi, Menkeu Sri Mulyani Temui Ketua MPR

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Ruang Delegasi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini.

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, pria yang karib disapa Zulhas ini mengungkapkan, pertemuan merupakan rapat konsultasi antara MPR dengan Menkeu untuk mengetahui kondisi keuangan di Indonesia terkini.

"Kami dari MPR melakukan rapat konsultasi antara lain mengenai perkembangan ekonomi kita di situasi ekonomi yang kurang baik, yang kedua juga kami meminta penjelasan dari Kementerian Keuangan mengenai shortcut APBN kita, bagaimana, kenapa, dan seterusnya," ungkap dia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (15/8/2016).

Selain itu, lanjut dia, MPR ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang baru saja disahkan DPR.

"Sejauh mana yang sekarang sedang ramai dijalankan oleh pemerintah undang-undang mengenai pelaksanaan tax amnesty, sejauh mana karena itu diharapkan untuk menambah kekurangan pendapatan negara itu," jelas dia.

Hal lain adalah apresiasi MPR kepada Sri Mulyani yang bersedia kembali ke Indonesia. "Kami juga mengucapkan selamat kepada ibu menteri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kita bersyukur beliau mau kembali dan MPR juga mengundang besok kita ada rapat paripurna, pidato kenegaraan ada Menteri Keuangan juga bisa Hadir, kira-kira jam 09.00," tambah dia.

Senada, Menkeu Sri Mulyani membenarkan kalau pertemuan untuk memberikan informasi keuangan terkini ke MPR.

"Pembahasan hari ini mengenai APBN sekaligus membahas perkembangan terkini dari perekonomian baik pada level group global nasional dan pengaruhnya terhadap keuangan negara," ujar Sri Mulyani.

Ia kemudian menjelaskan kalau kondisi perekonomian Indonesia sejak 3 tahun terakhir harus mengalami penyesuaian terutama dalam sisi perdagangan, ekspor, impor, dan komoditas karena semua itu mempengaruhi seluruh kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak negara.

"Kita juga terus akan melakukan upaya melalui tax amnesty. Kami sudah melakukan dan perlu dirasakan koreksi terhadap penerimaan negara tahun ini yang diperhitungkan sekitar Rp 218 triliun di bawah APBNP 2016. Dan oleh karena itu perlu dilakukan beberapa penyesuaian dari bidang pengeluaran baik itu pengeluaran bidang ke bidang maupun itu di daerah," jelas Sri Mulyani.

Dalam pertemuan, hadir pula Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, E.E Mangindaan, dan Mahyudin juga Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono.