Utang Pemerintah Bakal Tembus Rp 5.000 Triliun pada 2020?

Liputan6.com, Jakarta - Total utang pemerintah diperkirakan bisa mencapai Rp 5.000 triliun pada 2020. Hal ini terjadi jika pemerintah tidak melakukan reformasi kebijakan yang terkait dengan utang pemerintah.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, saat ini utang pemerintah telah menembus angka Rp 3.000 triliun. Utang tersebut mayoritas digunakan untuk menjalankan kebijakan fiskal pemerintah.

"Fiskal space hampir seluruhnya dari utang. Kita defisit (anggaran) sejak orde baru sampai sekarang, selalu defisit. Harusnya berimbang," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Selasa (24/5/2016).

Yusuf mengungkapkan, melihat hal tersebut, utang pemerintah berpotensi menembus angka Rp 5.000 triliun dalam empat tahun mendatang. Hal ‎tersebut bisa terjadi jika pemerintah tidak melakukan reformasi terhadap kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penggunaan anggaran.

"Utang itu digunakan untuk melayani keperluan investor baik dalam maupun luar negeri, sedangkan anggaran untuk kemiskinan hanya dari anggaran sisa. Tanpa adanya reformasi, maka akan semakin besar bebannya.‎ Pada 2020 bisa Rp 5.000 triliun, sekarang sudah Rp 3.000-an triliun," tandas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, total utang pemerintah hingga Maret 2016 mencapai Rp 3.263,52 triliun. Total utang tersebut sekitar 27 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB tersebut masih jauh di bawah ketentuan Undang-undang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara batas maksimal rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen. Dengan posisi saat ini maka utang Indonesia masih dianggap aman.

"Jadi total akumulasi utang pemerintah 27 persen dari total PDB. Jelas termasuk relatif rendah dibanding negara yangperekonomiannya sama atau lebih besar dibanding Indonesia," kata dia.‎

Total utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman dari lembaga donor dan negara lain sebesar Rp 750,16 triliun. Sedangkan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 2.513,36 triliun.

Untuk pinjaman, Bambang mengatakan mayoritas berasal dari luar negeri yang terdiri dari ‎Bank Dunia, Jepang, Asian Development Bank (ADB), Prancis dan Jerman.

Dari SBN, pemerintah telah menerbitkan sebanyak Rp 2.‎513, 36 triliun yang dari valuta asing sebesar Rp 656,6 triliun yang terdiri dari dolar, euro, dan yen. Sementara, sisanya atau mayoritas berupa rupiah dengan total Rp 1.854,78 triliun. (Dny/Ahm)