Sukses

Jokowi Kumpulkan Pejabat Tinggi Negara, Ini yang Dibahas

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pagi ini mengumpulkan seluruh pejabat tinggi negara seperti Menteri dan Kepala Lembaga pemerintahan

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pagi ini mengumpulkan seluruh pejabat tinggi negara seperti Menteri dan Kepala Lembaga pemerintahan di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Ada apa?

Selama memimpin negara, ini kali pertama Presiden Jokowi mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Sesneg. Dalam paripurna‎ kali ini, setidaknya ada empat hal yang ingin disampaikan Jokowi ke para pembantunya.

Pertama, Jokowi akan membahas RAPBNP TH 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran TH 2016. Kedua, terkait rencana kerja pemerintah 2017. Keti‎ga, implementasi kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB). Kemudian keempat, pelaksanaan kebijakan satu peta (One Map Policy)‎.

 

"Sebelum masuk, saya ingin sampaikan, pertama, masalah deregulasi, aturan yang terlalu banyak, sederhanakan. Semua kementerian bergerak di sini, saya sudah perintah tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, saya ulang lagi. Kaitan dengan perda, sekali lagi pangkas regulasi yang menghambat kecepatan kita dalam bertindak‎," papar Jokowi di Sekretariat Kabinet, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Selain persoalan deregulasi, hal yang kembali diingatkan Jokowi mengenai fokus pembangunan infrastruktur. Ini terkait alokasi anggaran yang akan difokuskan dalam pembahasan RAPBNP 2016 dengan DPR RI yang bakal dibahas di Mei.

Infrastruktur ini menjadi prioritas mengingat misi pemerintah dalam memperbaiki arus logistik di Indonesia, baik antar kota, antar provinsi, hingga antar pulau. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga kembali menekankan pentingnya tol laut.

Mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi juga mengingatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan untuk terus melakukan sinergi. Menurutnya, SDM menjadi investasi jangka panjang yang mesti dilakukan Indonesia.

‎"Kemudian, yang berkaitan dengan reformasi perencanaan anggaran kembali saya sampaikan di Kementerian/Lembaga. Bahkan setiap menteri dan Kepala Lembaga mengendalikan anggaran, jangan sampai diserahkan rata ke bawahannya‎‎, harus fokus, dikendalikan," ungkapnya. (Yas/Zul)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini