Fitra Usul Menteri Rini Dicopot, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali merobak susunan kabinet Kerja. Salah satu menteri yang diusulkan untuk dicopot adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Sekretaris Fitra, Yenny Sucipto menjelaskan, lembaganya mengusulkan agar Menteri Rini diganti karena sampai satu tahun berjalan pemerintahan Jokowi dinilai belum memiliki rencana untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan BUMN secara jelas.

Menurut Yenny, seharusnya perusahaan BUMN didorong untuk mandiri dan memperkuat kedaulatan negeri, namun di tangan Rini Soemarno usaha tersebut belum terlihat.

"Kami menginginkan kalau ada reshuffle salah satu menteri yang perlu dievaluasi adalah Menteri BUMN," kata Yenny, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (10/11/2015). 

Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi menambahkan, saat ini tata kelola BUMN masih buruk. Dengan aset yang mencapai Rp 400 triliun, Menteri Rini belum mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan BUMN.

‎"Tata kelola BUMN masih buruk. Dengan aset besar, peningkatan aset belum dioptimalkan secara bagus," ungkapnya.

Men‎urutnya, jika Presiden Jokowi ingin merombak posisi Menteri BUMN, sebaiknya memilih sosok yang sudah memiliki perencanaan jangka panjang dalam pengembangan BUMN. Hal tersebut bertujuan agar kedepannya pengelolaan BUMN bisa lebih optimal.

"Kami berikan saran kepada Presiden jokowi ketika reshuffle agar menteri BUMN dipilih sosok yang tidak memiliki aspek politis yang besar. Jadi sebelum reshuffle orangnya dilihat dulu. Jadi kami tidak merekomendasi orangnya tapi lihat sistem dulu baru pilih siapa yang tepat. Menteri itu pembantu presiden bukan menyetir presiden melalui mengelola BUMN," pungkasnya.

Namun menengok ke dalam istana sendiri, sebenarnya Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla sebenarnya belum merencanakan untuk merombak susunan kabinet.

Wa‎kil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum ada pembahasan mengenai reshuffle sampai sekarang.

"Belum dibicarakan. Kan saya bilang belum dibicarakan. Saya tidak tahu (isi pertemuan di Rumah Mega), karena saya tidak hadir kan," tegas JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

‎Meski demikian, JK kembali menegaskan tiap saat selalu dilakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri. Hal itu dilakukan, terlepas dari akan dilakukan reshuffle atau tidak.

"Selalu kan kita mengevaluasi, memberikan nasihat, memberikan cara. Tidak ada khusus evaluasi mau reshuffle, kan tidak," ujar JK.

Dia tak mau isu perombakan kabinet saat ini dikaitkan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintah. JK berterima kasih‎ bila partai berlambang matahari itu sudah menyiapkan kader terbaik untuk jadi menteri. Tapi memang‎ pemerintah belum menyiapkan kursi kosong.

"Saya kira tidak ada hubungannya juga (dengan PAN). Enggak karena itu. Pokoknya belum dibicarakanlah. Ya tentu hari ini belum dibicarakan," tandas JK. (Pew/Gdn)