Freeport Hanya Pekerjakan 8.100 Warga Papua

Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia yang beroperasi di tanah Papua belakangan menjadi banyak perhatian masyarakat. Itu dikarenakan adanya wacana pemerintah untuk mempercepat perpanjangan kontrak kerja Freeport‎ di Indonesia yang akan habis pada 2021.

Berbagai syarat tengah difinalisasi oleh pamerintah dalam nantinya negosiasi perpanjangan kontrak‎ dilakukan, termasuk salah satunya memperbanyak melibatkan masyarakat lokal, dalam hal ini warga Papua.

Vice President PT Freeport Indonesia ‎Napoleon Sawai menjelaskan, total jumlah karyawan Freeport Indonesia saat ini sekitar 30 ribu orang. "Dari total itu, sekitar 26-27 persen pekerja orang Papua," kata Napoleon di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Dijelaskannya dari total 27 persen warga papua yang bekerja di Freeport atau sekitar 8100 orang, ada beberapa orang yang sampai saat ini ditempatkan di posisi-posisi penting dalam manajemen perusahaan.

"Sekitar 54 orang di Freeport Indonesia sebagai staf manajerial, 7 orang sebagai Vice President, termasuk salah satunya saya," tegas dia.

Menanggapi mengenai permintaan Presiden RI Joko Widodo untuk adanya penambahan jumlah pekerja Papua dalam poin rencana perpanjangan kontrak nantinya, Napoleon menyambut positif.

Namun mengenai berapa jumlah warga papua yang akan di rekrut, dirinya lebih menye‎rahkan ke meja negosiasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah bertemu dan berbicara dengan manajemen Freeport Indonesia. Eks Walikota Solo itu juga mengajukan 5 syarat untuk Freeport Indonesia dalam proses negosiasi kontrak. Tentunya permintaan tersebut akan menguntungkan bagi Negara ini.

Pertama, Jokowi bilang, pemerintah meminta masa pembangunan Papua. Kedua, yang berkaitan dengan penggunaan konten lokal termasuk di dalamnya menambah jumlah pekerja warga Papua.

Syarat ketiga, soal rencana melepas saham (divestasi), keempat, mengenai royalti dan kelima, masalah industri.

"Jangan sampai diambil mentah-mentah, harus ada smelter-nya. Sebanyak 5 ini yang baru diproses. Kita minta kepada Freeport Indonesia tapi untuk memperpanjang atau tidaknya diputuskan sebelum 2021," jelasnya. (Yas/Gdn)