BI Bantah Indonesia Masih Punya Utang ke IMF

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhono (SBY) mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal utang International Monetary Fund (IMF). Bank Indonesia pun memberikan penjelasan soal posisi utang luar negeri Indonesia termasuk ke IMF.

Bank Indonesia (BI) menegaskan, posisi kewajiban sebesar US$ 2,8 miliar kepada International Monetary Fund (IMF) bukan merupakan pinjaman yang selama ini dikenal. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara menuturkan, kewajiban itu merupakan alokasi Special Drawing Rights (SDR). Alokasi SDR yang timbul itu sebagai konsekuensi sebagai anggota IMF. Seluruh anggota IMF mendapatkan alokasi SDR tersebut.

SDR ini merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan IMF pada 1969 untuk melengkapi cadangan resmi yang ada pada negara-negara anggota. SDR ini berfungsi sebagai unit rekening IMF dan beberapa organisasi internasional lainnya.

"Sebagai anggota IMF, kita membayar iuran sehingga kita memperoleh alokasi SDR sesuai kuota dan dicatat sebagai bagian cadangan devisa. Secara teknis pencatatan, alokasi itu juga dicatat sebagai kewajiban kita," ujar Tirta dalam keterangan yang diterbitkan, Selasa (28/4/2015).

Ia mengatakan, pencatatan teknis alokasi SDR itu dilakukan di kewajiban pada IMF sejak 2009. Hal ini juga dilakukan oleh seluruh anggota IMF. "Karena ini alokasi sebagai konsekuensi keanggotaan maka akan tetap muncul sepanjang kita masih jadi anggota," ujar Tirta.

Ia menambahkan, hal ini berbeda dengan pinjaman ketika krisis 1998 yang memang dapat dilunasi setelah Indonesia mempunyai kemampuan tanpa harus keluar dari keanggotaan. Sementara itu, utang Indonesia kepada IMF saat tahun 1998 dilakukan untuk kebutuhan neraca pembayaran yang tergerus akibat krisis. "Pinjaman US$ 9,1 miliar pada 1998 itu telah dilunasi seluruhnya pada 2006," kata Tirta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sebenarnya tidak mengatakan soal utang Indonesia ke IMF. Dalam pidato di acara Konfrensi Asia Afrika (KAA), Jokowi hanya mendesak kepada seluruh pemimpin negara di Asia dan Afrika untuk ikut mereformasi ekonomi dunia.

Reformasi dari arsitek ekonomi tersebut dimaksudkannya untuk pergerakan ekonomi negara Asia Afrika tidak harus tergantung kepada lembaga keuangan global seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan IMF.

Untuk itu, Jokowi mengajak para pemimpin negara Asia Afrika untuk membuat keseimbangan baru terutama dalam mendapatkan pendanaan untuk pembangunan ekonomi di kawasan Asia Afrika.

"Saya bependirian bahwa nasib dari perekonomian dunia tidak harus harus tergantung pada ketiga lembaga dunia tersebut, kami harus membuat aturan ekonomi dunia baru yang terbuka kepada kekuatan ekonomi baru," papar Jokowi. (Yas/Ahm)