Thailand Kena Peringatan, Produk Ikan RI Rebut Pasar Eropa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Thailand mendapatkan kartu kuning atau peringatan keras dari Uni Eropa setelah terungkapnya kasus perbudakan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) atas anak buah kapal (ABK) menjadi peluang bagi sektor maritim Indonesia.

"Dari hasil kemarin Tim Indonesia Perikanan dan Deputi Menko Maritim ke Brussels, kami meyakinkan Uni Eropa akhirnya berikan kartu kuning kepada pemerintah Thailand untuk produksi perikanan Thailand. Itu membuktikan aktivitas kami sudah benar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Susi mengatakan, keadaan itu menjadi peluang Indonesia untuk memasarkan produknya ke Eropa. Lantaran, produk-produk Thailand telah diperketat untuk masuk ke Eropa.

"Dengan kartu kuning produk Thailand akan mengalami restriksi dari  pembeli Eropa, sudah seharusnya dimanfaatkan industri perikanan lebih maju, industri dan nelayan tangkap sesegera mungkin," tambahnya.

Susi menegaskan, pencurian ikan sudah sepatutnya dibabat habis. Lantaran, selain menghabiskan sumber daya laut, aksi pencurian ikan juga diikuti oleh pencurian bahan bakar minyak (BBM).

Pencurian ikan juga merusak tata kelola perikanan RI karena disinyalir dengan indikasi suap. Tak sekadar itu, pencurian ikan juga dekat perbudakan yang dilakukan dengan berbagai modus.

"Penangkapan ikan dan mengirimkan langsung berkedok pengalengan di pelabuhan di mana ternyata tidak melakukan processing semestinya, mempekerjakan penduduk sebenarnya," ujar Susi.

Dia menambahkan, pencurian ikan juga  membuat industri perikanan dalam negeri gulung tikar. "Tanpa disadari dalam 15 tahun untuk perikanan tangkap hancur, hampir 115 perusahaan bangkrut dan tidak jalan lagi," tandas dia. (Amd/Ahm)