Pemprov Papua Minta Freeport Jangan Bangun Smelter di Gresik

Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua menentang rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Penolakan ini dikarenakan pembangunan smelter di luar Papua sama saja tidak membuat tanah Papua semakin maju, justru makin meminggirkan masyarakat Papua.

"Seluruh elemen masyarakat menolak pembangunan smelter ini. Kapan Papua dapat maju, jika semua industri dialihkan dan dibangun di luar Papua? Papua adalah bagian dari NKRI sehingga jika Pemerintah serius memperhatikan Papua, maka smelter harus dibangun di Papua,” ujar Gubernur Papua, Lukas Enembe saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (30/1/2015)

Penyamapian penolakan ini disampaikan Gubernur Enembe kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada Kamis (29/1/2015) malam, bersama dengan sejumlah bupati yang memiliki hak ulayat tanah di Freeport, di antaranya Intan Jaya, Puncak, Mimika dan beberapa bupati lain.

"Jika alasannya hanya karena lahan dan listrik, sebenarnya itu tidak benar. Untuk masalah lahan, akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kami telah menyediakan lahan tersebut di Timika. Sementara masalah listrik menjadi tanggung jawab Freeport. Kita juga telah memiliki potensi air di Urumuka sebesar 600 ribu megawatt (MW)," ucapnya.

Apalagi saat ini, pemda setempat telah membuat infrastruktur jalan ke daerah Urumuka tersebut. "Apalagi yang menjadi alasan Freeport? Semua telah kami sediakan. Jika Freeport terus beralasan, silahkan saja tutup tambang itu dan Freeport
tidak boleh melakukan aktifitasnya di Papua," paparnya.

“Saat ini, kami sedang merancang Perdasi dan Perdasus sumber daya alam di Papua baik itu hutan, perikanan, tambang dan lain sebagainya. Semua sumber daya alam itu harus diolah di Papua dan melarang membawa keluar dari Papua sebelum ada pengolahannya di Papua," lanjutnya lagi.

Usai menghadap Presiden Jokowi, pihaknya akan membuat MoU dengan Freeport yang intinya wajib hukumnya bahwa Freeport harus membangun smelter di Papua.

"Presiden juga menyetujui dalam pertemuan tadi. Dan kami pun siap dalam pembangunan smelter itu. Smelter tersebut kan juga bisa dibangun dengan investor lainnya bersama dengan Freeport juga," jelasnya. (Katharina/Ndw)